“Kenaikan BBM selalu berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang menjadi korban adalah rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, pengemudi transportasi, dan pelaku UMKM. Jika Kementerian ESDM tidak mampu menghadirkan kebijakan yang melindungi rakyat, maka Presiden harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di sektor energi,” lanjut Eko.
Tidak hanya meminta respons tegas dari pihak eksekutif, Gema Nasional juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk segera mengambil tindakan nyata dengan menggunakan fungsi pengawasannya.
Mereka meminta legislatif memanggil Menteri ESDM guna menjelaskan dasar urgensi di balik kenaikan harga yang dinilai tiba-tiba tersebut.
“Kami mengingatkan bahwa energi adalah kebutuhan strategis rakyat. Setiap kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat harus berpijak pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata pertimbangan administratif dan fiskal. Jangan biarkan rakyat terus menjadi pihak yang menanggung beban akibat kebijakan yang keliru,” tutup Eko.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan evaluasi performa yang disuarakan oleh kelompok kepemudaan tersebut.
