SINGKAWANG, FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola Pemkot Singkawang melalui sinergi pengawasan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.
Komitmen tersebut tergambar nyata saat Wali Kota Tjhai Chui Mie menerima kunjungan resmi delegasi BPKP di Ruang Rapat Wali Kota pada Senin (15/6/2026).
Jajaran petinggi daerah seperti Sekretaris Daerah dan Sekretaris Inspektorat hingga Kepala Bidang Aset BPKAD tampak hadir langsung mendampingi wali kota.
Kunjungan kerja lembaga auditor negara ini merupakan langkah proaktif pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan pembangunan di seluruh instansi pemerintahan daerah.
Fokus utama dari pertemuan strategis ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan penganggaran keuangan daerah untuk pelaksanaan tahun 2026.
Penilaian ketat terhadap postur rancangan anggaran dinilai sangat penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara bersih dan transparan.
Pihak BPKP secara khusus juga menyoroti efektivitas rencana penyerapan anggaran pada sektor pelayanan masyarakat untuk tahun kerja mendatang.
Evaluasi sistem perencanaan sejak dini ini diharapkan mampu mencegah terjadinya potensi kebocoran anggaran yang dapat menghambat laju percepatan pembangunan.
Wali Kota Tjhai Chui Mie menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan lembaga pengawas tersebut dalam memberikan pendampingan teknis secara berkelanjutan.
Kehadiran tim BPKP diyakini mampu menjadi katalisator positif dalam upaya penyempurnaan tata kelola Pemkot Singkawang ke arah yang jauh lebih profesional.
“Sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan BPKP sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tegas Tjhai Chui Mie.
Sistem birokrasi yang bersih dari penyimpangan mutlak diperlukan agar setiap alokasi program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama.
Pemerintah kota menargetkan seluruh aparatur sipil negara mampu menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat dalam mengelola setiap pos pengeluaran daerah.
Forum koordinasi ini sekaligus menjadi ruang diskusi bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah agar sejalan dengan pemerintah pusat.
Melalui penguatan integritas sistem pengawasan ini pemerintah daerah optimistis mampu mewujudkan peningkatan tingkat kesejahteraan ekonomi warga secara adil dan merata.
(*Red)
