Agar program transisi energi ini berjalan presisi, Bahlil secara khusus meminta kolaborasi dari pihak legislatif.
Para anggota dewan diharapkan mampu membantu memetakan wilayah potensial di berbagai daerah yang paling membutuhkan subsidi kompor listrik, sehingga sinkronisasi serta eksekusi di lapangan tidak meleset dari target sasaran.
Demi memuluskan kelancaran berbagai proyek infrastruktur strategis tersebut, Bahlil memproyeksikan kebutuhan anggaran Kementerian ESDM membengkak menjadi Rp27,33 triliun pada 2027.
Angka ini menandakan adanya lonjakan 26,11 persen jika disandingkan dengan pagu tahun 2026 yang hanya berada di angka Rp21,67 triliun.
Rincian pagu fantastis itu akan didominasi oleh pembiayaan infrastruktur dengan porsi 82 persen (Rp22,48 triliun).
Sisanya akan dialokasikan untuk belanja operasional kementerian sebesar 13 persen (Rp3,56 triliun), serta kebutuhan layanan publik non-fisik sebesar 5 persen (Rp1,3 triliun).[dit]
