Ironi Klaim Keberhasilan SPPG Polri: Zero Keracunan tapi Tidak Zero Korupsi

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Analis dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra mengungkap fakta dan telaah yang mementahkan klaim keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Hanya berselang sehari setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memamerkan pencapaian "zero accident" di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Juli 2026, Kejaksaan Agung justru menetapkan Brigjen Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional (BGN)," kata Hamdi dalam catatannya, Kamis (2/7/2026).

Hamdi menilai status tersangka seorang perwira tinggi aktif ini menjadi alarm keras bahwa dapur MBG mungkin aman dari bakteri, tetapi jalur birokrasinya diduga kuat telah terinfeksi ruang rente.

Ia menegaskan, publik tidak boleh dibawa pada kesimpulan keliru bahwa keberhasilan teknis di lapangan otomatis membuktikan kebersihan seluruh tata kelola program.

Berdasarkan keterangan penyidik, Brigjen Lalu Muhammad Iwan diduga mengondisikan pendirian perusahaan penyedia wadah makanan (food tray) bagi calon mitra Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) dengan harga yang telah ditentukan.

Dalam skema tersebut, kata Hamdi, disinyalir terdapat aliran dana atau fee tersembunyi yang berkaitan erat dengan persetujuan titik pelayanan SPPG.

Dugaan ini menyentuh bagian paling krusial dalam program, mulai dari penentuan mitra yang lolos, monopoli pengadaan alat, penggelembungan harga, hingga manipulasi perizinan.

"Oleh karena itu, istilah "zero accident" tidak boleh dipersempit hanya pada urusan nihilnya keracunan makanan," tukas Hamdi.

Hamdi menyoroti kebanggaan Kapolri atas penggunaan perangkat food safety seperti filter air, reverse osmosis, IPAL, hingga test kit memang relevan untuk mengukur keamanan pangan, namun sama sekali tidak cukup untuk menjawab risiko rasuah pada proses pengadaan.

"Program sebesar MBG bukan sekadar soal makanan tiba dalam keadaan layak konsumsi, tetapi juga harus aman dari manipulasi persetujuan, aman dari penggelembungan harga, aman dari konflik kepentingan, dan aman dari penyalahgunaan jabatan," tandasnya.

Klaim keberhasilan Polri menjadi timpang jika hanya menghitung anak-anak yang tidak keracunan, tetapi menutup mata pada risiko anggaran yang bocor.

"Polri harus tegas membedakan dua hal yang tidak boleh dicampuradukkan: keberhasilan mencegah keracunan dan keberhasilan menjaga integritas," tegas Hamdi.

Yang pertama (keberhasilan mencegah keracunan) dapat dibanggakan jika datanya terbuka, sementara yang kedua (keberhasilan menjaga integritas) harus dibuktikan melalui pembersihan internal, keterbukaan rantai persetujuan SPPG, serta dukungan penuh terhadap penyidikan Kejaksaan Agung tanpa memberikan perlindungan institusional bagi siapa pun.

Meskipun status tersangka wajib diuji melalui proses peradilan yang adil, momentum ini harus menjadi koreksi total. Narasi "zero accident" tidak boleh dipakai sebagai selimut untuk menutupi kerentanan integritas program.

"Zero keracunan patut dijaga, tetapi rakyat juga berhak menuntut zero korupsi. Sebab, makanan yang tidak meracuni tubuh anak-anak bangsa tidak boleh dibiayai oleh tata kelola yang meracuni kepercayaan publik," tuntas Hamdi.