Mengajukan pertanyaan bukan berarti menolak penanganan krisis.
Justru sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan kritis adalah bagian dari upaya menjaga agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Dalam konteks Indonesia, pelajaran tersebut sangat relevan. Bangsa ini telah berkali-kali menghadapi bencana alam, pandemi, gejolak ekonomi, hingga berbagai keadaan darurat lainnya.
Setiap peristiwa selalu melahirkan kebijakan baru, pengalokasian anggaran besar, serta perubahan prioritas pembangunan.
Semua itu memang bisa diperlukan. Namun, besarnya anggaran dan luasnya kewenangan harus diimbangi dengan transparansi yang sama besarnya.
Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung, dan sejauh mana hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik perlahan akan terkikis. Padahal, kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam menghadapi setiap krisis.
Pemikiran Naomi Klein juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya diuji ketika keadaan berjalan normal.
Demokrasi justru diuji ketika tekanan sedang berada pada titik tertinggi. Pada saat itulah prinsip keterbukaan, kebebasan pers, supremasi hukum, dan pengawasan parlemen seharusnya diperkuat, bukan dikurangi atas nama efisiensi.
Pada akhirnya, masyarakat perlu membangun budaya kewaspadaan, bukan budaya kecurigaan. Kewaspadaan berarti mengawasi kebijakan dengan data, argumentasi, dan sikap kritis.
Sebaliknya, kecurigaan tanpa bukti hanya akan melahirkan disinformasi dan memperkeruh suasana. Perbedaan antara keduanya sangat penting agar kritik tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat.
Setiap krisis memang dapat menjadi titik balik. Ia bisa melahirkan reformasi yang memperkuat keadilan sosial, atau sebaliknya menjadi pintu masuk bagi kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir pihak.
Pilihan itu tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga di tangan masyarakat yang bersedia mengawasi, bertanya, dan menuntut pertanggungjawaban.
Mungkin karena itulah pertanyaan yang paling penting setelah setiap krisis bukanlah siapa yang paling banyak tampil di depan kamera atau siapa yang paling lantang mengklaim keberhasilan.
Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah kebijakan yang diambil benar-benar memperbaiki kehidupan masyarakat, siapa yang memperoleh manfaat terbesar setelah krisis berlalu, dan apakah seluruh prosesnya dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selama pertanyaan-pertanyaan itu terus hidup di ruang publik, demokrasi masih memiliki peluang untuk menjaga kekuasaan tetap berpihak kepada rakyat, bahkan di tengah guncangan yang paling besar sekalipun.[dit]
