“Jadi peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Jadi peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” tegas Purbaya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT telah menerapkan pemantauan belanja pengendalian inflasi berbasis Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT.
Dashboard ini berfungsi sebagai instrumen analitis untuk mengukur efektivitas belanja, mencermati tren inflasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang cepat dan presisi.
Di samping pemanfaatan instrumen digital, Kanwil DJPb Provinsi NTT juga memperkuat kolaborasi lintas instansi melalui forum koordinasi seperti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT.
Sinergi ini dibangun bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan daerah untuk menjaga stabilitas harga di wilayah tersebut.
Baca Juga: Sisa Pembakaran Sampah Picu Kebakaran Lahan 20 Hektare di Sabu Raijua NTT
