FAKTANASIONAL.NET – Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai dinamika politik yang bergerak “lebih cepat dari 2029” merupakan sinyal strategis berlapis alih-alih prediksi teknis percepatan Pemilu.
Hasil analisa itu diungkap oleh Hamdi Putra (HP) dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) melalui catatannya pada Selasa (25/8/2026).
HP menegaskan, secara konstitusional wacana Pemilu dipercepat hampir tidak memiliki landasan hukum yang kuat, karena UUD 1945 secara tegas mengatur masa jabatan presiden selama lima tahun serta mekanisme suksesi yang jelas melalui Wakil Presiden atau MPR apabila terjadi kekosongan.
Namun, Kata HP, secara taktis pernyataan tersebut berfungsi efektif sebagai trial balloon untuk mengukur respon kubu Presiden Prabowo Subianto, menghidupkan kembali posisi tawar politik Projo, serta mempertahankan Joko Widodo sebagai simpul komunikasi strategis.
“Dengan menanamkan persepsi bahwa kalender kekuasaan tidak berjalan normal, Budi Arie berhasil memaksa para elite politik untuk menghitung ulang posisi mereka dan menempatkan jaringan relawan Projo kembali relevan di tengah dinamika kekuasaan,” bener HP.
