Hukum

Praktisi Hukum Soroti Pemblokiran Rekening Seorang Aktivis Oleh Bank Mandiri, Osep Doddy: Ada Kesesatan Dalam Penerapan Hukum

FAKTANASIONAL.NET - Seorang praktisi hukum di Lampung, menyoroti adanya penundaan transaksi atau pemblokiran rekening milik seorang aktivis Pati bernama Supriyono oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk saat mendampingi warga menggelar aksi di depan Gedu…

Penulis: Damiri Adam Editor: Redaksi 📍 Nasional Wednesday, 26 August 2026 📖 2 menit

Praktisi Hukum Soroti Pemblokiran Rekening Seorang Aktivis Oleh Bank Mandiri, Osep Doddy: Ada Kesesatan Dalam Penerapan Hukum — Praktisi Hukum Lampung dari Kantor Hukum Osep Doddy & Partners, Osep Doddy. (FAKTANASIONAL/HO).

FAKTANASIONAL.NET - Seorang praktisi hukum di Lampung, menyoroti adanya penundaan transaksi atau pemblokiran rekening milik seorang aktivis Pati bernama Supriyono oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk saat mendampingi warga menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada Jumat tanggal 21 Agustus 2026 lalu.

Pemblokiran rekening Supriyono yang merupakan seorang koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tersebut berdasarkan perintah atau surat yang dikeluarkan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Menyikapi itu, praktisi hukum Osep Doddy dari Kantor Hukum Osep Doddy & Partners tersebut menyampaikan beberapa pendapat serta analisanya menanggapi peristiwa tersebut. Menurut Osep, sapaan akrabnya, dalam peristiwa tersebut ada pelanggaran prinsip due process of law atau membatasi hak atas penguasaan barang atau aset (property right) seseorang yang status hukumnya masih terduga atau terlapor pada tahap penyelidikan.

"Ini bisa dikategorikan menabrak hak asasi serta asas kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana," katanya kepada Faktanasional melalui sambungan ponselnya, Rabu (26/8).

Dia melanjutkan, selain itu pula, dirinya menyoroti bahwa dalam peristiwa tersebut adanya kesesatan penerapan hukum serta melompati syarat dalam penetapan tersangka dan penetapan pengadilan yang berakibat mengacaukan hukum acara (procedural flaw).

"Adanya kesesatan penerapan hukum (Misapplication of Law) atau membaurkan kewenangan penundaan transaksi berdasarkan Pasal 26 Undang-undang TPPU dicampuradukkan dengan pemblokiran atau penghentian transaksi berdasarkan Pasal 71. Padahal keduanya memiliki subjek, durasi, serta prosedur yang berbeda secara hukum," jelas dia.

Lanjut dia, di samping itu, implikasi terhadap bank sendiri yang menuruti perintah pemblokiran oleh penyidik yang merupakan cacat hukum (tanpa status tersangka atau penyidikan) maka bank berpotensi melanggar kerahasiaan bank berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Perbankan dan dapat dituntut atas kerugian keperdataan oleh seorang nasabah itu sendiri.

"Seorang nasabah mem mempunyai hak untuk menuntut kerugian keperdataan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau Perbuatan Melawan Hukum akibat membekukan akses dana secara tanpa hak," kata dia.

Dalam peristiwa tersebut, dirinya juga mengedukasi kepada seluruh korban jika masih ada yang mengalami hal tersebut agar dapat membuat surat keberatan dan somasi formal ke pihak bank atas pembatasan hak transaksi tanpa dasar keputusan pengadilan serta meminta klarifikasi tertulis mengenai dasar hukum dan surat perintah penundaan atau pemblokiran tersebut.

"Sebagai seorang konsumen, para korban juga dapat membuat pengaduan perlindungan konsumen perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengevaluasi legalitas tindakan penundaan transaksi oleh pihak bank dan kepolisian," katanya.

"Untuk tindakan kepolisian, korban dapat mengadukan pelanggaran etik ke Propam Mabes Polri atau Polda Metro Jaya untuk melaporkan yang bersangkutan dalam hal ini seorang penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan penyalahgunaan wewenang (unprofessional conduct) sehingga melanggar kode etik profesi Polri berdasarkan Perpol No7 Tahun 2022. Perlu diketahui juga bahwa menerapkan upaya paksa pada tahap penyelidikan tanpa transparansi merupakan status hukum subjek," tutup dia.

Sebelumnya, Supriyono beberapa waktu lalu mengaku bahwa rekeningnya telah diblokir saat ia mendampingi warga menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada Jumat tanggal 21 Agustus 2026 lalu. Rekening tersebutberisi sekitar Rp80,9 juta yang merupakan dana pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan peserta aksi termasuk makanan, transportasi, hingga akomodasi.

Atas peristiwa pemblokiran rekening tersebut, alhasil berdampak fatal sehingga membuat warga yang datang dari Pati kehilangan akses terhadap dana operasional tersebut.