FAKTANASIONAL.NET – Implementasi Pasal 33 UUD 1945 perlu diperluas dari sekadar pengelolaan sumber daya alam menjadi penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai aset strategis negara. Penguatan tersebut dipandang penting untuk mendorong demokratisasi ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Hal ini disampaika Menteri Perdagangan periode 2011–2014, Gita Wirjawan dalam diskusi kebangsaan Prospek Implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang digelar Universitas Paramadina bekerja sama dengan Paramadina Public Policy Institute (PPPI), School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia, dan Endgame di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, Pasal 33 setidaknya memiliki tiga gagasan penting, yakni asas kekeluargaan dan kesejahteraan, demokratisasi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta internasionalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
“Kalau kita lihat Pasal 33, ada semangat kekeluargaan dan kesejahteraan. Ini juga termanifestasi dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Gita
Lebih lanjut Gita memaparkan bahwa keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga harus tercermin dalam keterjangkauan barang dan jasa bagi masyarakat. Ia memandang perubahan struktur ekonomi dan menurunnya porsi kelas menengah menunjukkan pentingnya memperkuat akses masyarakat terhadap kesejahteraan.
Gita kemudian menekankan pentingnya menempatkan SDM sebagai bagian dari aset negara. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat menentukan kemampuan masyarakat membangun imajinasi, inovasi, dan produktivitas.
Ia menilai guru memiliki posisi strategis karena berinteraksi secara intensif dengan siswa. Namun, rendahnya kompensasi membuat profesi tersebut kurang mampu menarik talenta terbaik.
“Kalau saya dapat tawaran dari Danantara Rp40 juta, dari Google Rp50 juta, tetapi saya ingin menjadi guru, saya harus berkeyakinan bahwa saya bisa menaruh makanan di atas meja,” ujarnya.
