Karena itu, Gita mengusulkan eksperimen dengan meningkatkan penghasilan guru menjadi Rp30 juta per bulan. Untuk satu juta guru, menurut dia, anggarannya sekitar Rp360 triliun per tahun. Program tersebut dapat diuji berdasarkan dampaknya terhadap peningkatan kemampuan kognitif masyarakat sebelum diperluas kepada seluruh tenaga pendidik.
Gita juga menyoroti strategi pengelolaan talenta melalui brain circulation, brain linkage, dan brain gain. Ia mencontohkan India yang memanfaatkan diaspora sebagai jaringan pengetahuan, Jepang yang mengandalkan talenta domestik, serta Singapura, Amerika Serikat, dan Australia yang menarik talenta dari berbagai negara.
“Tradisi dan kebiasaan lama harus kita lindungi, tetapi kita juga harus terbuka untuk memanggil dan mengombinasikannya dengan kekuatan inovasi yang baru,” katanya.
Selain pendidikan, Gita menilai meritokrasi menjadi kunci dalam memperbaiki tata kelola negara. Menurutnya, perekrutan berdasarkan loyalitas dan patronase dapat menghambat efisiensi birokrasi, distribusi sumber daya, serta kesempatan ekonomi.
Ia menegaskan demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui distribusi kekuasaan dan suara politik. Demokrasi juga harus hadir melalui pemerataan barang publik, termasuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pengetahuan.
“Saya sangat berkeyakinan bahwa demokrasi itu harus termanifestasi dalam konteks demokratisasi atau distribusi barang publik, termasuk intelektual, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, nilai moral, dan nilai sosial,” ujar Gita.
Menurut dia, investasi pada guru merupakan salah satu cara paling konkret untuk memperkecil kesenjangan pengetahuan antardaerah. Dengan SDM berkualitas dan sistem yang mengedepankan meritokrasi, pengelolaan sumber daya alam juga diyakini dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar.
“Kalau orang tua kita tidak berpendidikan S1 ke atas, satu-satunya harapan untuk memastikan perceraian antara opini publik dengan administrasi publik berkurang atau hilang adalah investasi di guru,” kata Gita.
