Kita kembali mengingatkan masyarakat.
Kemudian musim berganti.
Dan ketika kemarau berikutnya datang, cerita yang sama muncul lagi.
Bukankah seharusnya ada evaluasi yang lebih radikal?
Jika kawasan tertentu berulang kali terbakar, maka persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana memadamkan api.
Pertanyaannya adalah mengapa api terus memiliki kesempatan untuk muncul?
Bagaimana pengawasan lahannya?
Bagaimana penegakan hukumnya?
Bagaimana tata kelola gambutnya?
Bagaimana pengendalian aktivitas manusia di kawasan rawan?
Dan mengapa negara lebih sering terlihat sibuk setelah asap muncul daripada ketika potensi kebakaran mulai terdeteksi?
Kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab secara serius, water bombing hanya menjadi obat untuk penyakit yang terus dibiarkan kambuh.
Kekeringan Tidak Boleh Menjadi Kejutan Tahunan
Hal serupa terjadi pada kekeringan.
Ketika sumur mengering, pemerintah mengirim tangki air.
Warga menerima bantuan.
Masalah selesai sementara.
Tetapi musim kemarau berikutnya datang, dan warga kembali mengalami kesulitan.
Ini bukan lagi sekadar persoalan distribusi air.
Ini adalah persoalan perencanaan.
Negara harus berani berpikir lebih panjang daripada usia sebuah pemberitaan.
Membangun sumber air alternatif, memperkuat tampungan air, menjaga daerah tangkapan air, memperbaiki infrastruktur distribusi dan menyiapkan skema cadangan mestinya menjadi pekerjaan sebelum krisis.
Bukan setelah warga membawa jeriken kosong.
Sebab ketika pemerintah hanya datang membawa air, negara sedang menyelesaikan akibat.
Belum tentu menyelesaikan masalah.
Bencana Tidak Boleh Menjadi Panggung Kepanikan
Ada satu hal yang harus diubah: cara kita mendefinisikan keberhasilan pemerintah.
Pejabat yang datang paling cepat ke lokasi bencana bukan otomatis pejabat yang paling berhasil.
Pemerintah yang mengirim bantuan paling banyak bukan otomatis pemerintah yang paling efektif.
Dan konferensi pers yang paling sering dilakukan bukan ukuran bahwa sistem pencegahan telah bekerja.
Ukuran sesungguhnya justru sering kali tidak dramatis.
Bencana yang tidak terjadi tidak punya gambar spektakuler.
Kampung yang selamat karena jalur evakuasinya siap tidak menjadi berita besar.
Warga yang tidak kekurangan air karena cadangan telah dipersiapkan tidak masuk kamera.
Hutan yang tidak terbakar karena pengawasan berjalan efektif tidak menghasilkan konferensi pers.
Padahal justru di situlah keberhasilan negara.
Pencegahan memang tidak selalu menghasilkan tontonan. Tetapi kegagalan pencegahan selalu menghasilkan penderitaan.
Karena itu, pemerintah perlu berhenti menjadikan kepanikan sebagai indikator kinerja.
Indonesia tidak kekurangan lembaga. Tidak selalu kekurangan data. Bahkan bukan semata-mata kekurangan anggaran.
Yang perlu dipastikan adalah apakah seluruh sumber daya tersebut benar-benar bergerak sebelum bencana menjadi bencana.
Jangan sampai kita memiliki anggaran penanggulangan yang besar, tetapi sistem pencegahan yang kecil.
Jangan sampai negara memiliki banyak alat untuk memadamkan api, tetapi terlalu sedikit keberanian untuk bertanya mengapa api terus menyala.
Jangan sampai pemerintah begitu cekatan menghitung jumlah bantuan yang dibagikan, tetapi lambat menghitung berapa banyak risiko yang seharusnya sudah dikurangi.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan negara yang hanya pintar datang ketika keadaan sudah kacau.
Rakyat membutuhkan negara yang bekerja ketika keadaan belum kacau.
Itulah esensi pemerintahan yang serius.
Dan kalau setiap bencana selalu berakhir dengan kalimat “pemerintah terus melakukan penanganan”, publik pantas mengajukan pertanyaan yang lebih keras:
Kalau memang anggaran, lembaga, data dan perangkat negara sudah begitu banyak, mengapa kita masih terus sibuk menangani bencana yang polanya sudah diketahui?
Jangan-jangan masalah Indonesia bukan kekurangan anggaran untuk menghadapi bencana.
Masalahnya adalah terlalu banyak uang untuk menangani akibat, tetapi terlalu sedikit keberanian untuk membenahi sebab.[dit]
