Presiden boleh berdiskusi dengan taipan.
Presiden bahkan membutuhkan komunikasi dengan dunia usaha.
Tetapi ketika kepentingan negara bertemu kepentingan bisnis, hubungan personal harus berhenti di depan pintu institusi.
Negara tidak boleh memiliki istilah:
“Dia orang kita.”
Sebab begitu kalimat itu masuk ke dalam birokrasi, hukum mulai kehilangan wibawa.
Hari ini Haji Isam.
Besok bisa siapa saja.
Pengusaha A.
Konglomerat B.
Pemilik tambang C.
Pemilik perkebunan D.
Kalau semua kedekatan politik bisa berubah menjadi akses ekonomi, maka demokrasi hanya menjadi panggung.
Rakyat memilih Presiden.
Tetapi setelah Presiden berkuasa, jangan sampai yang paling dekat justru mendapat kursi paling empuk.
Itulah yang harus dicegah Prabowo.
Bukan dengan menjauhi pengusaha.
Tetapi dengan memastikan tidak ada pengusaha yang memperoleh keistimewaan karena kedekatan dengan Presiden.
Dan kalau memang tidak ada keistimewaan, jangan marah ketika publik bertanya.
Jawab.
Buka.
Perlihatkan prosesnya.
Sebab orang yang benar-benar berdiri di atas prosedur tidak perlu takut terhadap prosedur.
JARR Disuspensi, Pasar Pun Ikut Bicara
Menariknya, pada Jumat, 11 September 2026, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk atau JARR.
Saham perusahaan yang terafiliasi dengan Haji Isam tersebut disebut melonjak 94,24 persen dalam satu bulan.
BEI mengambil langkah cooling down sebagai bentuk perlindungan investor.
Sekali lagi, jangan bodoh dalam membaca fakta.
Suspensi bukan vonis.
Bukan pula bukti bahwa Haji Isam melakukan pelanggaran.
Tetapi pergerakan hampir dua kali lipat dalam sebulan jelas layak mendapatkan perhatian regulator.
Pasar memiliki bahasa sendiri.
Bahasanya angka.
Dan angka tidak punya perasaan.
Ia tidak peduli siapa yang kaya.
Ia tidak peduli siapa yang dekat dengan Presiden.
Ia tidak peduli siapa yang punya pengikut jutaan.
Ketika pergerakan dianggap tidak wajar, rem ditarik.
Sederhana.
Justru mekanisme seperti inilah yang harus dihormati.
Sebab kalau pasar dibiarkan bergerak berdasarkan rumor, yang menjadi korban bisa saja investor kecil.
Orang yang tidak punya akses.
Orang yang hanya melihat harga naik lalu ikut membeli.
Kemudian ketika musik berhenti, kursinya sudah habis.
Yang tertinggal?
Investor kecil.
Maka keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas Bursa.
Ia adalah perlindungan.
Jangan Buru-Buru Menghakimi Haji Isam, Tetapi Jangan Pula Menyembah Kekuasaan
Saya tidak punya kepentingan untuk membenci Haji Isam.
Ia pengusaha.
Ia punya hak mengembangkan bisnis.
Ia punya hak melakukan ekspansi.
Ia punya hak ikut dalam transaksi korporasi sepanjang sesuai hukum dan aturan.
Tetapi kekayaan bukan kekebalan.
Kedekatan bukan lisensi.
Nama besar bukan kartu bebas pemeriksaan.
Begitu pula Prabowo.
Presiden tidak boleh diukur dari siapa yang menjadi temannya.
Presiden harus diukur dari bagaimana negara memperlakukan teman-temannya.
Itulah ujian sebenarnya.
Mudah bersikap tegas kepada orang yang tidak punya akses.
Jauh lebih sulit bersikap tegas kepada orang yang punya uang, jaringan, dan kekuatan ekonomi.
Tetapi justru di sanalah kualitas seorang pemimpin diuji.
Kalau pemerintah berani mengawasi orang dekatnya sendiri, publik akan percaya.
Kalau pemerintah berani membuka proses bisnis yang menyentuh kepentingan negara, publik akan menghormati.
Namun kalau setiap pertanyaan dibalas dengan kemarahan, sementara setiap transaksi besar dibungkus dalam kabut informasi, jangan salahkan rakyat jika akhirnya mencium aroma yang tidak sedap.
Bukan karena rakyat punya bukti kejahatan.
Tetapi karena rakyat punya pengalaman.
Dan pengalaman politik bangsa ini mengajarkan bahwa ketika uang dan kekuasaan terlalu dekat, rakyat harus lebih rajin membuka mata.
Maka saya tidak tertarik memastikan apakah Haji Isam benar-benar “kesayangan” Prabowo.
Saya tidak hidup di ruang pribadi Presiden.
Saya tidak tahu isi kepala Presiden.
Dan saya tidak akan mengarangnya.
Tetapi saya tahu satu hal:
pengusaha sebesar apa pun harus tetap berada di bawah hukum.
Dan Presiden sebesar apa pun harus tetap berada di bawah pengawasan publik.
Jika akuisisi Bayan Resources memang hanya rumor, buktikan bahwa ia rumor.
Jika transaksi benar-benar terjadi, buka prosesnya.
Jika harga US$3 miliar memiliki dasar yang sah, jelaskan valuasinya.
Jika nilai pasar US$26 miliar menjadi pembanding, jelaskan mengapa jaraknya begitu lebar.
Jika 62,2 persen saham berpindah kendali, jelaskan dampaknya.
Jika konsesi sekitar 126.293 hektare menjadi bagian dari perusahaan yang berpindah kendali, jelaskan tanggung jawab lingkungan dan kepentingan publiknya.
Tidak ada yang meminta pemerintah menghukum pengusaha karena kaya.
Yang diminta rakyat adalah negara tidak menjadi terlalu miskin keberanian ketika berhadapan dengan orang kaya.
Sebab negara yang kuat bukan negara yang mampu mengatur rakyat kecil dengan cepat.
Negara yang kuat adalah negara yang tetap mampu berkata tidak kepada orang yang memiliki uang, pengaruh, dan akses.
Dan jika suatu hari publik bertanya lagi:
“Haji Isam kesayangan Prabowo?”
Jawaban terbaik bukan datang dari jubir.
Bukan dari buzzer.
Bukan dari perang komentar.
Jawaban terbaik harus datang dari sistem.
Dari dokumen.
Dari proses.
Dari keterbukaan.
Dari regulator.
Dari hukum.
Karena rakyat tidak perlu tahu siapa yang menjadi kesayangan Presiden.
Rakyat hanya perlu memastikan satu hal:
jangan sampai kesayangan berubah menjadi keistimewaan.
Sebab kalau kekuasaan memberikan karpet merah kepada pemilik modal, sementara rakyat kecil masih diminta berjalan tanpa alas kaki, maka persoalannya bukan lagi siapa yang membeli saham.
Persoalannya adalah:
siapa sebenarnya yang sedang membeli kedekatan dengan kekuasaan?
Dan pertanyaan itu tidak boleh dibungkam hanya karena angka yang dibicarakan mencapai triliunan.
Justru karena triliunannya terlalu besar, pertanyaannya harus semakin keras.[dit]
