MBG Seperti Dipaksakan

Ambisi MBG Jangan Sampai Menjadi Mesin yang Merusak Generasi Bangsa/ilustrasi

BARU sehari tulisan saya tentang dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) selesai dalam judul (Pidana dan Copot SPPG Tidak Memberi Kepastian Bahwa Kasus Keracunan MBG Berakhir!)

Eh.. kabar keracunan MBG kembali saya dengar terjadi di Pati.

Seolah-olah realitas sedang berkata, “Sudah selesai menulis? Nih, saya kasih bahan lagi.”

Ironis memang.

Program yang namanya Makan Bergizi Gratis seharusnya membuat orang tua lega. Tetapi kalau setiap ada kabar dugaan keracunan, yang muncul justru rasa waswas, berarti ada sesuatu yang perlu dibicarakan lebih serius daripada sekadar konferensi pers dan kalimat “akan dievaluasi”.

Sebab pertanyaannya sederhana:

Anak-anak yang menerima makanan negara itu benar-benar aman atau tidak?

Jangan buru-buru menjawab dengan jargon.

Jangan pula menjawab dengan angka jumlah porsi yang sudah dibagikan.

Karena anak yang sehat tidak bisa dihitung hanya dari berapa kotak makanan yang keluar dari dapur.

Jangan Sampai MBG Berubah Menjadi Program Tebak-Tebakan

Masyarakat tidak sedang meminta pemerintah mencari kambing hitam setiap kali terjadi dugaan keracunan.

Kalau ada pelanggaran, tentu hukum harus bekerja.

Tetapi jangan sampai pola penanganannya selalu seperti ini: kejadian muncul, korban diperiksa, pengelola dievaluasi, pejabat memberikan pernyataan, lalu roda program kembali berputar.

Kemudian ketika kejadian berikutnya muncul, semuanya diulang dari awal.

Kalau begitu, yang sebenarnya sedang dievaluasi apa?

Sistemnya atau kesabarannya masyarakat?

SPPG jangan dijadikan satu-satunya tempat untuk meletakkan semua persoalan. Ada rantai panjang yang harus diperiksa: bahan baku, penyimpanan, air, kebersihan dapur, proses memasak, pengemasan, distribusi sampai makanan masuk ke tubuh anak.

Kalau satu mata rantai bermasalah, jangan heran jika ujungnya menjadi masalah.

Dan ketika masalah itu terjadi secara berulang, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan akan melakukan evaluasi.

Evaluasinya harus benar-benar menghasilkan perubahan.

Sebab negara bukan pemadam kebakaran yang tugasnya baru datang ketika asap sudah mengepul.

Negara seharusnya memasang alarm sebelum kebakaran terjadi.

Jangan tunggu ambulans datang baru sistem terlihat bekerja.

Jangan tunggu ruang IGD penuh baru semua orang sibuk mencari penyebab.

Jangan tunggu anak menjadi korban baru keselamatan mereka dianggap prioritas.

Itu bukan pencegahan.

Itu namanya terlambat.

Kalau Perlu Jeda, Jeda Saja. Negara Tidak Akan Runtuh

Saya justru melihat pemerintah tidak perlu alergi dengan kata “jeda”.

Menghentikan sementara pelaksanaan di wilayah tertentu, melakukan penelitian lebih dalam, mengaudit standar keamanan pangan, memperbaiki prosedur dan memastikan sistem benar-benar siap bukan berarti pemerintah gagal.