Mahfud MD: Draft RUU Perampasan Aset Harus Dipublikasi Sebelum Disahkan

FAKTANASIONAL.NET - RUU Perampasan asset yang dijanjikan DPR akan disahkan 15 Desember 2026 dikritisi mantan Menkopolhukam Mahfud MD. Melalui siniar akun YouTube Mahfud MD Official, ia membongkar kerumitan pembahasan RUU itu yang disembunyikan dari rakyat.

Mahfud menyoroti fakta bahwa draf RUU itu hingga kini belum dirilis resmi ke publik. Masyarakat dipaksa menebak-nebak rumusan pasal yang simpang siur di tengah desas-desus hilangnya beberapa klausul paling mematikan.

DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Jadi Senjata Sita Harta Warga

​"Mestinya agar masyarakat ikut menilai, harus diungkap, yang sekarang sedang dibahas itu yang mana... agar apa yang disebut meaningful participation (partisipasi bermakna) itu bisa terpenuhi," tegas Mahfud.

Ia menolak keras proses legislasi yang abai, di mana publik hanya diundang untuk dengar pendapat basa-basi yang dibatasi waktu, tanpa memegang teks draf yang nyata.

Mahfud menyatakan, RUU Perampasan Aset tidak ada gunanya jika gagal memuat klausul illicit enrichment atau unexplained wealth (kekayaan yang tidak sesuai profil atau tak bisa dijelaskan pemiliknya).

​Belakangan santer rumor bahwa pasal pamungkas ini sengaja dihilangkan dari draf terbaru. Jika itu terjadi, RUU ini hanyalah produk hukum yang mubazir.

Mengapa? Karena dasar perampasan aset dari kejahatan konvensional —seperti pencucian uang atau aliran dana korupsi— sejatinya telah diwadahi oleh undang-undang eksisting, seperti UU KPK, KUHP, hingga UU TPPU.

​Secara naratif, Mahfud mencontohkan bagaimana pasal kekayaan tak wajar ini seharusnya mengunci ruang gerak pejabat culas.

KPK Telusuri Jejak Uang Gratifikasi Rp20,7 Miliar Eks Kakanwil Pajak Muhammad Haniv

Ia mencontohkan: "Anda jadi menteri 5 tahun gajinya berapa sih paling banyak? Taruhlah 5 tahun bisa 6 miliar. Kalau ternyata selama jadi menteri pertambahan kekayaannya lebih dari 6 miliar, nah itu berarti selisihnya itulah yang dianggap (tak wajar)," urainya tajam.

Setiap pejabat wajib membuktikan rekam jejak hartanya, baik dari warisan, utang, maupun lonjakan harga tanah di hadapan hukum. Jika terbukti rasional, negara tak akan campur tangan.

​Menurutnya, masyarakat cemas undang-undang ini akan menjelma menjadi instrumen "senjata makan tuan" yang dijadikan modal bagi oknum penegak hukum nakal untuk memeras secara serampangan.

Dijelaskan, mekanisme perampasan aset di RUU ini dirancang menggunakan asas non-conviction based (tanpa tuntutan pidana) dan murni tunduk pada hukum acara perdata.

​Artinya, polisi maupun jaksa tidak bisa main sita aset dan memblokir rekening sesuka hati layaknya tiran.

Segala bentuk perampasan mutlak harus diuji kewajarannya dan disahkan lewat ketukan palu hakim di pengadilan terbuka.

Draf RUU Perampasan Dinilai Tidak Transparan

Individu yang dituduh akan diberikan ruang waktu yang proporsional untuk melakukan pembelaan rasional atas asal usul uangnya.

​Sebagai resolusi akhir, Mahfud menantang nyali pemerintah dan wakil rakyat di Senayan untuk mengumumkan isi draf tersebut ke hadapan publik sebelum diketok palu.

"Syaratnya, mau tak mau, harus dibuka pasal-pasalnya, diumumkan," pungkas Mahfud.

​Kini, bola panas berada di tangan wakil rakyat.

Akankah mereka berani menampilkan draf ini secara transparan, atau justru membiarkan illicit enrichment menguap menjadi mitos legislasi di tengah senyapnya ketukan palu? (*)