JAKARTA, LIRANEWS.COM | Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Prana Putra Sohe, mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menerapkan sistem meritokrasi secara ketat dalam penempatan pejabat lembaga pemasyarakatan.
Desakan ini disampaikan menyusul mencuatnya temuan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Cibinong yang mencoreng tata kelola pemasyarakatan nasional.
“Meritokrasi harus dilaksanakan, Pak. Jangan sampai orang yang tidak layak akhirnya ditempatkan pada posisi yang bagus, penempatan jabatan harus berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak,” ujar Prana saat RDP Komisi XIII bersama Dirjen Pemasyarakatan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Prana menegaskan bahwa penanganan skandal di lapas tidak boleh selalu mengorbankan petugas tingkat bawah sebagai kambing hitam. Penyebab utama maraknya penyimpangan di lingkungan lapas dinilai berakar dari kelemahan manajemen, lemahnya sistem pembinaan, serta ketidaktepatan penunjukan pejabat struktural.
“Kita harus melihat sistem di dalam lapas secara menyeluruh. Kasihan petugas lapas selalu menjadi korban hanya karena kelemahan sistem yang ada di pemasyarakatan itu sendiri,” tegasnya.
Legislator PKB tersebut meminta Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk bertanggung jawab penuh dengan melakukan reformasi total. Pengisian posisi strategis di lapas dituntut objektif dan transparan tanpa dipengaruhi oleh faktor kompromi non-teknis.
