JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menyayangkan terjadinya kericuhan dalam acara Job Fair ‘Bekasi Pasti Kerja’ yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat.
Kericuhan terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.
Insiden tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajerial Pemerintah dalam menangani animo masyarakat yang tinggi terhadap akses kerja.
Seperti diketahui, acara Job Fair yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Selasa (27/5), membludak dan berujung ricuh.
Pencari kerja yang diprediksi mencapai 25 ribu orang memadati halaman gedung, namun kuota lowongan tersedia hanya sebanyak 3.000.
Terkait kericuhan yang terjadi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah membludaknya pencari kerja di Bekasi sebagai potret sulitnya mencari pekerjaan.
Pihak Kemenaker menilai hal itu lebih kepada tingginya animo masyarakat terhadap lowongan pekerjaan.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya juga menyadari bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar bernama pengangguran struktural.
“Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi dalam keterangan persnya, Selasa (3/6/2025).
“Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini,” lanjutnya.
Oleh karenanya, Nurhadi menyebut pendekatannya tidak bisa hanya tentang administratif atau event-based semata, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.
“Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan,” terang Nurhadi.
Dalam konteks Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Nurhadi pun menilai Pemda perlu menegaskan tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
