JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah terus melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan transparansi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa langkah efisiensi ini dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah, dilansir pada 22 Januari 2026.
Fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk menutup celah praktik korupsi, rente, dan cashback yang selama ini berpotensi merugikan dana umat.
Salah satu capaian nyata dari efisiensi ini terlihat pada biaya konsumsi jemaah. Meskipun harga per porsi berhasil ditekan dari 40 riyal menjadi 36 riyal, Dahnil memastikan bahwa kualitas dan gramasi makanan justru mengalami peningkatan.
