Konflik AS-Iran Memanas, Komisi VI DPR Ingatkan BUMN Perkuat Mitigasi Impor Minyak

Ilustrasi BBM di SPBU - Petugas SPBU saat melayani pengisian BBM jenis Pertalite kepada pengendara. PT Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi yang beredar terkait pelarangan atau pembatasan Pertalite untuk jenis kendaraan tertentu per 1 Juni 2026 adalah tidak benar atau hoaks./Dok. Pertamina

FAKTANASIONAL.NET – Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kini menjadi alarm keras bagi ketahanan energi nasional Indonesia.

Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas kini berada di titik uji untuk membuktikan kesiapan mitigasi risiko di tengah ketidakpastian geopolitik global yang dinamis.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyoroti bahwa ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah membuat stabilitas domestik rentan terdampak langsung oleh konflik tersebut.

Tantangan Impor dan Stabilitas Harga

Dalam keterangannya, Rivqy memaparkan data ketergantungan energi yang masih cukup signifikan, yang mana hal ini berpotensi mengganggu rantai pasok jika jalur distribusi di Timur Tengah terhambat.

“Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Ini tentu menjadi tantangan serius,” ujar Rivqy kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).

Legislator dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa BUMN energi, khususnya Pertamina, harus memiliki skenario perlindungan agar gejolak global tidak membebani masyarakat kecil melalui kenaikan harga atau kelangkaan stok.

“Jangan sampai konflik AS-Iran merugikan rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga,” tegasnya.

Diversifikasi dan Langkah Antisipatif

Meski situasi global mencekam, Rivqy memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah dan Pertamina yang mulai mencari celah alternatif untuk mengamankan stok BBM nasional melalui diversifikasi sumber impor.