FAKTANASIONAL.NET – Presiden Prabowo Subianto membongkar skandal besar terkait hilangnya potensi pendapatan negara yang mencapai angka fantastis, yakni US$ 900 micron atau setara dengan Rp15.840 triliun.
Dilansir dari Investortrust pada 22 Mei 2026, kerugian raksasa bagi perekonomian domestik ini merupakan dampak langsung dari praktik manipulasi nilai faktur ekspor (under-invoicing) komoditas alam yang berlangsung selama 34 tahun terakhir.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Negara saat menghadiri rapat paripurna DPR di kompleks Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 itu, Prabowo menggarisbawahi bahwa data konkret dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuktikan indikasi kecurangan ini terekam valid di negara-negara tujuan ekspor.
Dalam pidatonya di hadapan parlemen, Presiden mengupas tuntas taktik pemalsuan nilai transaksi yang kerap digunakan oleh para eksportir nakal demi menghindari kewajiban pajak.
Modus operandi utamanya adalah mendirikan perusahaan bayangan atau cangkang di luar negeri.
Oknum pengusaha kemudian menjual produk dari dalam negeri ke entitas milik mereka sendiri di luar negeri dengan harga yang sengaja ditekan jauh di bawah nilai pasar riil.
Prabowo mencontohkan bagaimana manipulasi data di pelabuhan lokal dapat dengan mudah dilacak.
Sebagai ilustrasi, pengiriman bervolume 10.000 ton batu bara secara sepihak hanya dilaporkan separuhnya di dalam negeri.
Pola fraud ini melanda hampir seluruh komoditas unggulan nasional, termasuk kelapa sawit, serta diperparah oleh skema transfer pricing dan under-counting.
Menyikapi kebocoran devisa yang masif, pemerintah berkomitmen penuh mengambil tindakan tegas untuk merombak institusi finansial.
Prabowo bahkan mengingatkan memori sejarah era Orde Baru, di mana fungsi operasional Bea Cukai sempat dibekukan dan dialihkan ke swasta akibat kronisnya praktik korupsi kala itu.
Langkah radikal masa lalu tersebut terbukti sukses mendongkrak pemasukan kas negara. Kini, reformasi total menjadi prioritas utama demi mengembalikan dana publik yang seharusnya mengalir untuk menyejahterakan rakyat.
Ia menegaskan pentingnya kejujuran nasional demi menyudahi kejahatan finansial terstruktur ini.[dit]
