FAKTANASIONAL.NET – Aksi klaim sepihak mencoreng integritas murni gerakan mahasiswa di Ibu Kota.
Sedikitnya tiga organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) secara tegas membantah keterlibatan mereka dalam konferensi pers yang mengatasnamakan kelompok “BEM Fakultas Bersatu” di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, pada hari Selasa (16/6).
Aliansi kontroversial tersebut sebelumnya menyuarakan sikap menolak segala bentuk intervensi politik praktis dan secara khusus menyoroti mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
Ketiga organisasi mahasiswa yang namanya dicatut tanpa izin tersebut adalah BEM Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika (FTI UBSI), BEM Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta (FPsi UNJ), serta BEM Institut STIAMI.
Melalui saluran media sosial resmi, ketiganya kompak menyatakan tidak pernah tergabung, mengirimkan delegasi, ataupun memberikan mandat kepada siapa pun untuk mewakili lembaga menghadiri agenda tersebut.
Pihak BEM FTI UBSI menegaskan secara kelembagaan tidak memiliki pengurus bernama Ahmad yang diklaim hadir di lokasi.
Sementara itu, BEM FPsi UNJ mengonfirmasi kehadiran sosok Ahmad Ghazy, namun mereka memperjelas bahwa yang bersangkutan merupakan alumni angkatan 2020 dan bukan pengurus aktif periode 2026.
Mereka pun menuntut permintaan maaf resmi atas pencatutan ini. Di sisi lain, BEM Institut STIAMI mengklarifikasi bahwa nomenklatur “BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi” tidak pernah ada di kampus mereka, sehingga pernyataan publik dari Rezky Anandar murni menjadi tanggung jawab personal.
Dilansir dari JPNN.com, konferensi pers kelompok BEM Bersatu yang dipimpin oleh Rahmat Djimbula awalnya mengkritik keras aksi demonstrasi di Gejayan, Sleman, Sabtu (13/6).
Mereka menuduh gerakan tersebut telah ditunggangi kepentingan partai politik (PDIP) karena dugaan penggunaan fasilitas mobil mewah Fortuner oleh Tiyo Ardianto.
Selain menuntut sterilisasi total gerakan mahasiswa dari elite politik, kelompok ini sebenarnya turut menyuarakan dukungan bagi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengawalan ketat penegakan hukum kasus korupsi.
Namun, bantahan massal dari tiga kampus besar ini kini memicu polemik baru mengenai validitas, independensi, dan kredibilitas dari gerakan aliansi tersebut.[dit]
