FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Kabupaten Ketapang secara resmi menggandeng aparat kepolisian untuk menelusuri dugaan terjadinya praktik Penimbunan BBM Subsidi jenis Pertalite pada Senin (13/7/2026).
Langkah investigasi bersama ini diputuskan oleh Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyusul antrean panjang yang melumpuhkan aktivitas normal stasiun pengisian bahan bakar.
Otoritas pemerintahan daerah segera menggelar rapat koordinasi darurat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah guna membedah penyebab pasti krisis energi tersebut.
“Hari ini saya akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Kami juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang,” Senin 13 Juli 2026.
Pertemuan strategis lintas sektoral tersebut dirancang untuk mengidentifikasi dalang di balik kemacetan distribusi yang memicu kelangkaan minyak di tingkat konsumen akhir.
“Siang ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya,” ucapnya.
Alexander Wilyo menegaskan bahwa instansinya tidak akan memberikan toleransi kepada pihak manapun yang terbukti mengambil keuntungan secara ilegal di tengah krisis.
“Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga akan kita undang dalam rapat ini,” tegasnya.
Keterlibatan aparat kepolisian resor setempat menjadi bukti keseriusan negara dalam memberantas para mafia Penimbunan BBM Subsidi yang sangat merugikan daerah.
Bupati memastikan bahwa seluruh jajaran birokrasi tidak akan tinggal diam atau menutup mata saat menghadapi keluhan keras dari ribuan masyarakatnya.
Seluruh pemangku kepentingan usaha migas lokal diwajibkan berkolaborasi penuh untuk merumuskan kebijakan permanen yang mengutamakan kepentingan rakyat kecil.
Tindakan hukum tegas yang disiapkan oleh pemerintah bersama aparat kepolisian diharapkan mampu segera memulihkan rantai distribusi bahan bakar di seluruh pelosok ketapang.
(*Red)
