Fakta Nasional

Bahaya Laten di Pembangunan Smelter Bauksit PT WAI Sanggau

Faktakalbar.id - Pembangunan smelter bauksit PT Westerfield Alumina Indonesia (WAI) di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), menyimpan dugaan persoalan serius. Selain persoalan pengawasan tenaga kerja a…

Penulis: Anton Saturday, 21 November 2026 📖 2 menit
Bahaya Laten di Pembangunan Smelter Bauksit PT WAI Sanggau
Pekerja dari Tiongkok yang merupakan agen intelijen sedang menyusup (Ilustrasi AI)Pekerja dari Tiongkok yang merupakan agen intelijen sedang menyusup (Ilustrasi AI). (Dok. Ist)

Faktakalbar.id - Pembangunan smelter bauksit PT Westerfield Alumina Indonesia (WAI) di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), menyimpan dugaan persoalan serius. Selain persoalan pengawasan tenaga kerja asing, keberadaan sejumlah pekerja asal Cina juga dipersoalkan karena muncul dugaan adanya individu yang memiliki latar belakang intelijen militer hingga mantan narapidana di negara asalnya.

Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kalimantan Barat, M. Rifal, menilai keberadaan tenaga kerja asing dalam proyek strategis tersebut perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Aktivitas di dermaga PT WAI. (Dok. Ist)Aktivitas di dermaga PT WAI. (Dok. Ist)

Menurut Rifal, persoalan ini bukan semata menyangkut administrasi ketenagakerjaan maupun keimigrasian. Ia menilai perlu ada pemeriksaan lebih mendalam terhadap identitas, latar belakang, serta tujuan keberadaan warga negara asing yang bekerja di lingkungan proyek smelter tersebut.

"Ini bukan persoalan investasi semata. Kita berbicara tentang keamanan dan kedaulatan negara. Jangan sampai proyek yang berlabel Proyek Strategis Nasional justru menjadi celah masuknya orang-orang asing dengan latar belakang yang belum jelas," kata Rifal.

Ia meminta Imigrasi, TNI, dan Polri tidak ragu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tenaga kerja asing yang berada di lingkungan perusahaan.

"Kalau memang ada informasi mengenai pekerja asing yang diduga memiliki latar belakang intelijen militer Cina maupun mantan narapidana, ini harus ditelusuri. Periksa identitas, rekam jejak, dokumen keimigrasian, dan tujuan keberadaan mereka di Indonesia," ujarnya.

Dugaan adanya pekerja yang memiliki latar belakang intelijen militer Cina maupun mantan narapidana Cina merupakan persoalan serius yang memerlukan verifikasi melalui dokumen dan pemeriksaan otoritas berwenang.

Rifal juga mempertanyakan efektivitas pengawasan aparat terhadap aktivitas perusahaan yang menyandang status PSN. Menurut dia, label proyek strategis nasional tidak semestinya membatasi kewenangan aparat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

"PSN bukan wilayah tanpa hukum. Tidak boleh ada perusahaan yang merasa kebal dari pemeriksaan hanya karena membawa nama proyek strategis nasional. Kepentingan investasi tidak boleh mengalahkan kepentingan keamanan negara," katanya.

Ia menilai Imigrasi, TNI, Polri, serta aparat penegak hukum lainnya harus memiliki ruang yang cukup untuk memastikan tidak ada aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan dan keamanan nasional di kawasan industri tersebut.

Rifal juga meminta pemerintah pusat dan instansi terkait memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas tenaga kerja asing di kawasan industri Tayan, Kabupaten Sanggau.

"Jangan sampai setelah persoalan muncul dan menimbulkan dampak terhadap keamanan nasional, baru semua pihak sibuk melakukan pemeriksaan. Pencegahan dan pengawasan harus dilakukan sejak sekarang," tuturnya.

Status PSN, kata dia, tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing, terlebih jika terdapat informasi mengenai dugaan individu dengan latar belakang yang berpotensi menimbulkan persoalan keamanan.

Persoalan ini menjadi penting mengingat PT WAI merupakan bagian dari investasi industri pengolahan bauksit menjadi alumina di Kalimantan Barat. Proyek tersebut membawa kepentingan ekonomi dan investasi besar, tetapi tetap harus berjalan dengan memperhatikan kedaulatan negara, kepastian hukum, dan keamanan nasional.

Pemerintah dan aparat terkait perlu memastikan seluruh tenaga kerja asing yang berada di kawasan perusahaan memiliki dokumen keimigrasian dan ketenagakerjaan yang sah. Pemeriksaan latar belakang juga perlu dilakukan apabila terdapat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai potensi ancaman keamanan.

(Anton)


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK