Fakta Nasional

Gubernur Kalbar Diamankan KPK? Ini Kronologi Kasus Korupsi Jalan Mempawah

FAKTANASIONAL.NET - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, membantah kabar dirinya diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu, 21 November 2026.  Informasi tersebut sebelumnya dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi pembangunan Jalan…

Penulis: Aditya 📍 Indonesia Sunday, 22 November 2026 📖 2 menit
Gubernur Kalbar Diamankan KPK? Ini Kronologi Kasus Korupsi Jalan Mempawah
Gubernur Kalbar Diamankan KPK? Ini Kronologi Kasus Korupsi Jalan Mempawah/foto: Instagram

FAKTANASIONAL.NET - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, membantah kabar dirinya diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu, 21 November 2026. 

Informasi tersebut sebelumnya dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi pembangunan Jalan Mempawah senilai Rp54 miliar dan Rp21 miliar.

Saat dikonfirmasi pada Sabtu malam, Norsan memastikan dirinya masih berada di Kota Pontianak dan tidak pernah diamankan penyidik KPK.

"Itu berita hoaks. Saya saat ini sedang berada di Pontianak dan besok ada sejumlah agenda yang akan saya hadiri," tegas Ria Norsan, Sabtu, malam.

Kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, kembali menjadi perhatian. 

Perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut berkaitan dengan dua proyek jalan pada Tahun Anggaran 2015, dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp40 miliar.

Nama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, ikut menjadi bagian dari pendalaman penyidikan. 

Hal itu berkaitan dengan posisinya saat proyek tersebut direncanakan dan dilaksanakan. Ketika itu, Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah.

Proyek yang menjadi objek penyidikan meliputi peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam. Kedua pekerjaan tersebut berada di bawah lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah.

Anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015. Pengajuan dana tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Mempawah ketika Ria Norsan memimpin daerah itu selama periode 2009–2014 dan 2014–2018.

Dalam penyidikan perkara ini, KPK tidak hanya mendalami proses pelaksanaan pekerjaan fisik. Penyidik juga menelusuri tahapan perencanaan anggaran, pengajuan DAK, hingga dugaan aliran fee selama proses lelang dan pengerjaan proyek.

Penyidik turut mendalami kemungkinan adanya alur perintah dari kepala daerah dalam proses pengadaan tersebut. Pendalaman ini menjadi bagian dari upaya mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Sejak akhir April 2025, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Abdurrahman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Idi Syafriadi selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Kabupaten Mempawah, serta Lutfi Kaharuddin, Direktur Utama PT Aditama Borneo Prima.

Ketiganya berasal dari unsur penyelenggara negara dan pihak swasta yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Dalam perkembangan penyidikan, Ria Norsan telah beberapa kali dimintai keterangan sebagai saksi. 

Pada 21 Agustus 2025, pemeriksaan terhadap dirinya berlangsung sekitar 12 jam. Selanjutnya, ia kembali diperiksa di Polda Kalimantan Barat pada 4 Oktober 2025.

Sebelumnya, pada 24–25 September 2025, penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi, yakni kediaman pribadi Ria Norsan di Pontianak, Pendopo Gubernur Kalbar, serta rumah dinas Bupati Mempawah. 

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari dan mengamankan dokumen maupun barang bukti terkait proyek 2015.

Penyidikan kemudian berlanjut dengan pemeriksaan sejumlah pejabat daerah, mantan pimpinan DPRD Mempawah periode 2015, serta ketiga tersangka guna melengkapi berkas perkara dan hasil audit kerugian negara.

Selain perkara proyek jalan, nama Ria Norsan juga pernah dikaitkan dalam pemberitaan mengenai dugaan korupsi pembangunan Gedung BP2TD Mempawah yang ditangani Kortas Tipikor Polri.

Hingga 21 November 2026, belum ada pernyataan resmi KPK yang membenarkan kabar operasi tangkap tangan (OTT) maupun penahanan Ria Norsan. 

Dengan demikian, keterkaitan namanya dalam penyidikan proyek jalan harus tetap ditempatkan sesuai status hukumnya sebagai pihak yang pernah diperiksa sebagai saksi.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK