Buntut Panjang OTT Imigrasi Jakarta Barat: Wamen Silmy Karim Akhirnya Serahkan Diri ke KPK

FAKTANASIONAL.NET - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, akhirnya menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/6/2026) malam.

Kehadirannya ini menyusul rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada periode 2-3 Juni 2026.

Dilansir dari CNNIndonesia di lapangan, Silmy yang mengenakan kemeja batik tiba sekitar pukul 22.32 WIB dengan pengawalan yang sangat ketat.

Ketegangan sempat mewarnai kedatangan sang Wamen. Sejumlah pengawal yang mendampinginya terlihat bertindak reaktif hingga memicu kericuhan dan insiden pemukulan terhadap awak media yang sedang meliput.

Saat dicecar pertanyaan mengenai buruan penyidik KPK usai anak buahnya terjaring OTT, Silmy lebih memilih bungkam dan hanya melontarkan jawaban singkat bahwa ia hadir sekadar menyelesaikan agenda, sebelum bergegas menuju ruang pemeriksaan di lantai dua.

Operasi senyap yang digelar KPK di kawasan Jakarta Barat ini sukses mengamankan belasan orang yang kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Kuningan, Jakarta Selatan.

Tak tanggung-tanggung, lembaga antirasuah ini juga menyita sederet aset mewah yang diduga kuat merupakan hasil gratifikasi.

KPK terpaksa menyewa jasa towing untuk mengangkut 4 unit mobil, 9 sepeda motor, dan 7 unit sepeda. Seluruh kendaraan tersebut kini berjajar di halaman kantor KPK sebagai barang bukti fisik.

Selain menyita puluhan kendaraan, penyidik juga mengamankan sejumlah logam mulia emas dan tumpukan uang tunai dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan ini berkaitan erat dengan skandal suap pengurusan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.

Budi mengisyaratkan adanya praktik kotor perantara atau calo dalam memuluskan penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) maupun Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Publik diminta bersabar menunggu konstruksi lengkap perkara yang akan dibeberkan dalam konferensi pers mendatang.[dit]