Ditarget Menko Pangan hingga Disorot Kejagung, BGN Evaluasi Insentif Dapur Makan Gratis Rp6 Juta per Hari

FAKTANASIONAL.NET — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan pihak manajemen akan melakukan evaluasi total terhadap skema insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari yang selama ini dialokasikan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah evaluasi ini diambil di tengah proses penataan ulang program nasional tersebut, menyusul adanya temuan pembengkakan jumlah titik dapur di lapangan serta dugaan pemborosan anggaran negara yang menjadi sorotan tajam pemerintah.

"Ya, insentif Rp6 juta (per hari tiap SPPG) akan kami evaluasi," ujar Nanik saat dikonfirmasi media, Jumat (12/6/2026).

Nanik memberikan garansi bahwa proses peninjauan ulang komponen operasional ini tidak akan mengusik mutu maupun anggaran bahan baku makanan yang telah dipatok sebesar Rp10 ribu per porsi bagi setiap anak penerima manfaat.

"Rp10 ribu (per porsi) itu kan bahan baku, tidak ada kaitannya dengan (insentif) Rp6 juta per hari. Kita evaluasi insentif Rp6 juta supaya efisien," tegasnya.

Kendati demikian, Nanik enggan berkomentar lebih jauh saat dimintai tanggapan mengenai laporan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengendus adanya aliran dana insentif operasional SPPG ini ke kantong sejumlah mantan pejabat BGN yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Baca Juga: Bongkar Korupsi BGN, Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator

"Wah, enggak tahu saya soal (insentif Rp6 juta) dipakai eks pejabat, tanya Kejagung dong, masa tanya sama saya," kilah Nanik.

Zulhas Endus Pemborosan Anggaran Lebih dari Rp1 Triliun

Rencana pemangkasan atau penyesuaian insentif ini mengemuka setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, membongkar adanya indikasi inefisiensi anggaran yang masif dalam tata kelola program MBG.

Zulhas memaparkan, jumlah titik dapur unit SPPG yang semula direncanakan hanya berkisar di angka 21 ribu titik, justru membengkak tak terkendali menjadi 27.877 titik. Artinya, terdapat kelebihan 6.877 titik dari kalkulasi awal. Dengan beban insentif Rp6 juta per hari per dapur, pembengkakan ini menguras anggaran negara dalam jumlah fantastis.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun pemborosan," ungkap Zulhas beberapa waktu lalu.

Selain itu, pemerintah juga mendapati lonjakan titik dapur yang tidak wajar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari yang semula diperkirakan hanya membutuhkan sekitar 2.000 titik, realisasinya justru melesat hingga mencapai 8.617 titik.

Masuk Radar Bidikan Kasus Korupsi Kejagung

Skema duit operasional Rp6 juta per hari ini nyatanya juga menjadi salah satu pintu masuk krusial bagi Jaksa Agung Muda Bidal Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung dalam menyidik kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief, membenarkan bahwa para oknum tersangka diduga kuat menyalahgunakan dana kesiapsiagaan operasional dapur ini untuk mengeruk keuntungan pribadi secara melawan hukum.

"Kurang lebih yang (insentif SPPG) Rp6 juta itu. Yang per hari kan," jelas Syarief di Gedung Kejagung, Jakarta.

Sebagai informasi, kucuran dana Rp6 juta per hari tersebut awalnya payung hukumnya diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025. Sistemnya menggunakan skema availability-based (berbasis ketersediaan layanan).

Artinya, dana negara tersebut cair setiap hari untuk memastikan kesiapan dapur, terlepas dari berapa pun jumlah porsi makanan yang didistribusikan hari itu.

Sebelum dinonaktifkan, eks Kepala BGN Dadan Hindayana sempat berdalih bahwa skema Rp6 juta per hari tersebut sengaja didesain menarik sebagai bentuk kompensasi bagi para mitra swasta yang sudah sudi merogoh modal sendiri untuk membangun gedung dapur tanpa membebani dana APBN secara langsung.

Baca Juga: Prabowo Resmi Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Netizen: Hentikan Program MBG dan KMP