DPR Meminta Pemerintah Kaji Rencana Pemindahan Badak Jawa
Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian terkait wacana pemindahan badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. Pernyataan pada Rabu, 18 November 2026 ini menekankan perlunya kajian ilmiah, kepastian hukum, dan transparansi data sebelum kebijakan dijalankan.
FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah didesak untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi terkait rencana pemindahan populasi badak jawa. Wacana tersebut menyangkut relokasi satwa bercula satu dari Taman Nasional Ujung Kulon menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Anggota Komisi IV DPR RI, Nevi Zuairina, memberikan perhatian khusus terhadap rencana strategis konservasi tersebut. Ia menekankan bahwa setiap langkah penyelamatan satwa langka harus berdiri di atas fondasi kajian ilmiah yang kuat. Selain itu, kebijakan juga wajib memiliki kepastian hukum serta menjamin keberlanjutan populasi di masa depan.
“Badak jawa merupakan kekayaan hayati bangsa yang keberadaannya sangat rentan sehingga setiap kebijakan menyangkut habitat dan populasinya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru,” ujar Nevi kepada media pada Rabu, 18 November 2026.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan pemerintah mengenai aturan perundang-undangan yang mengikat. Rencana translokasi satwa dilindungi wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Aturan tersebut juga telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.
Nevi berharap jajaran pemerintah dapat memastikan seluruh aspek teknis dan legalitas telah terpenuhi secara menyeluruh. Persyaratan itu mencakup kelengkapan perizinan, tingkat kesesuaian habitat baru, jaminan kesehatan satwa, hingga perlindungan terhadap keragaman genetik. Seluruh indikator tersebut harus tuntas diverifikasi sebelum keputusan akhir diambil.
Legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini juga menyoroti kesiapan kawasan Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon rumah baru. Menurutnya, kawasan di ujung timur Pulau Jawa itu memerlukan kajian ekologis yang sangat mendalam dan komprehensif.
Penelitian tersebut harus mencakup ketersediaan pakan alami, kecukupan sumber air bersih, dan ketersediaan area berkubang bagi satwa. Pemerintah juga wajib menghitung daya dukung lingkungan serta memetakan potensi gangguan ekologis di wilayah tersebut.
Selain kesiapan lokasi tujuan, aspek teknis selama proses pemindahan juga menyimpan kerentanan yang tinggi. Risiko pada tahap penangkapan di alam liar hingga proses pengangkutan jarak jauh harus diperhitungkan secara matang. Kemampuan adaptasi badak jawa terhadap lingkungan baru juga menjadi tantangan besar yang tidak boleh diabaikan.
“Saya meminta Kementerian Kehutanan membuka hasil kajian kelayakan, analisis risiko, dan rencana pembiayaan secara transparan agar dapat dibahas bersama DPR, BRIN, pemerintah daerah, serta para pakar konservasi,” tegas Nevi.
Di sisi lain, Nevi mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan perlindungan terhadap rumah asli badak jawa. Penguatan habitat utama di Taman Nasional Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas utama dalam agenda konservasi nasional.
Upaya penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan patroli pengamanan kawasan serta pemberantasan praktik perburuan liar. Pemerintah juga perlu gencar mengendalikan penyebaran tumbuhan invasif dan mengoptimalkan zona konservasi badak yang sudah ada.
Menurut Nevi, pengembangan habitat kedua di luar Banten baru layak dipertimbangkan jika benar-benar didukung oleh bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Kesiapan sistem pengelolaan dalam jangka panjang juga menjadi syarat mutlak sebelum pemindahan dieksekusi.
“Jangan sampai niat menyelamatkan justru menghadirkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup badak jawa karena kepunahan merupakan kehilangan yang tidak mungkin dipulihkan,” pungkas Nevi Zuairina menutup pernyataannya.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.