DPR RI Minta Badan Gizi Nasional Batalkan Pengadaan Motor Listrik: "Pasti Kami Tolak"

FAKTANASIONAL.NET – Komisi IX DPR RI bereaksi keras terhadap munculnya pengadaan puluhan ribu unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

DPR secara tegas meminta BGN mempertimbangkan ulang, bahkan membatalkan pengadaan tersebut jika dinilai tidak relevan dengan tujuan utama program.

Langkah ini diambil setelah munculnya polemik terkait urgensi kendaraan operasional tersebut di tengah semangat efisiensi anggaran negara.

DPR juga telah menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Kepala BGN pekan depan untuk memberikan klarifikasi menyeluruh.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengungkapkan rasa terkejutnya atas pengadaan yang tiba-tiba muncul di hadapan publik tanpa adanya konsultasi sebelumnya dengan pihak legislatif.

“Sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu (jika tidak tepat),” kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (9/4/2026).

Soroti Perbedaan Suara dengan Kemenkeu

Charles juga menyoroti adanya ketidaksinkronan informasi antara kementerian terkait.

Ia merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya menyatakan telah menolak usulan pengadaan kendaraan tersebut.

Charles memastikan bahwa jika rencana ini dipaparkan sejak awal di hadapan anggota dewan, maka hasilnya akan tetap sama, yakni penolakan demi memprioritaskan anggaran pada pemenuhan nutrisi masyarakat.

“Nggak ada, karena kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak. Seperti halnya dengan Pak Purbaya, Pak Menkeu (Menteri Keuangan) kan sudah menolak pengadaan motor ini tahun 2025, tapi ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah hadir di Indonesia,” lanjut Charles.

Dugaan Kejanggalan dalam Pengadaan

DPR menilai terdapat sejumlah poin yang tidak selaras dalam proses hadirnya 21.801 unit motor tersebut di lapangan.

Fokus utama pendalaman pekan depan adalah mencari tahu bagaimana barang tersebut bisa tetap diadakan meski mendapatkan catatan dari bendahara negara.

Penjelasan mendalam akan diminta langsung dari pimpinan tertinggi BGN untuk memastikan transparansi tata kelola anggaran program unggulan pemerintah ini.

“Kita akan meminta penjelasan dari Pak Kepala BGN,” pungkasnya.