Dua Jalur Politik Menentukan Nasib Gibran
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi situasi politik pelik terkait kelanjutan jabatannya. Di tengah isu pengunduran diri pasca-putusan Mahkamah Agung, DPR RI tetap memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat yang didukung oleh 120 anggota dari delapan fraksi.
FAKTANASIONAL.NET - Kamis, 12 November 2026, menjadi momen krusial bagi kelanjutan masa jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai spekulasi mengemuka di Senayan mengenai rencana penyerahan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut berlangsung selama dua setengah jam di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026.
Menurut Prasetyo, langkah itu diambil untuk menghadapi dinamika hukum yang berkembang. Dinamika tersebut muncul akibat putusan Mahkamah Konstitusi serta putusan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, turut mengonfirmasi kabar mundurnya Gibran. Kendati demikian, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan pihaknya belum menerima surat resmi secara fisik.
"Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar saja belum, apalagi lihat," ujar Ahmad Muzani di Jakarta, Rabu malam.
DPR Tetap Lanjutkan Hak Menyatakan Pendapat
Di sisi lain, parlemen tetap melanjutkan langkah konstitusional yang berbeda. Pimpinan DPR RI telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditandatangani oleh 120 anggota dari delapan fraksi.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan bahwa jumlah tersebut telah melampaui ketentuan syarat minimal. Dukungan terbanyak berasal dari Fraksi PKS sebanyak 28 anggota dan Fraksi NasDem sebanyak 19 anggota.
Agenda terdekat mencakup pembacaan usulan tersebut dalam rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memperkirakan rapat paripurna akan dilangsungkan pukul 14.00 WIB.
Sejumlah politikus menegaskan bahwa proses pengajuan HMP akan terus berjalan. Hal ini berlaku selama surat pengunduran diri dari Gibran belum dinyatakan final oleh lembaga negara terkait.
Implikasi Hukum dan Mekanisme Konstitusi
Pangkal persoalan ini bermula dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut membatalkan surat keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadi dasar penyetaraan ijasah Gibran.
Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai putusan tersebut memunculkan masalah serius. Meskipun demikian, status Gibran sebagai wakil presiden tetap sah secara hukum hingga ada pengunduran diri resmi atau putusan pemberhentian.
Jika pengunduran diri terjadi, pengisian kursi wakil presiden akan mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. MPR diwajibkan menggelar sidang selambat-lambatnya 60 hari guna memilih pengganti dari dua calon usulan presiden.
Sebaliknya, mekanisme pemakzulan melalui HMP harus melalui pemeriksaan serta putusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Kedua proses ketatanegaraan ini kini berjalan secara paralel di bawah sorotan publik.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
