Ketua MPR Belum Terima Surat Mundur Gibran

FAKTANASIONAL.NET - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, memberikan tanggapan terkait isu politik yang sedang hangat. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Muzani menegaskan bahwa dirinya belum pernah melihat bentuk fisik maupun mendengar langsung kabar penyerahan surat tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Muzani saat ditemui awak media di kawasan NasDem Tower, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 11 November 2026. Ketika disinggung mengenai potensi pelaksanaan sidang istimewa oleh MPR untuk menindaklanjuti situasi ini, ia memilih enggan berkomentar banyak. Menurutnya, pihak lembaganya belum bisa mengambil keputusan apa pun karena belum ada dokumen resmi yang diterima di tangan pimpinan MPR.

Isu mengenai mundurnya Gibran dari kursi orang nomor dua di Indonesia mulai berhembus kencang sejak Selasa, 10 November 2026. Desas-desus tersebut semakin kuat setelah Gibran dikabarkan melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pertemuan penting itu berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam di kawasan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, tepat pada hari Rabu, 11 November 2026.

Sebelumnya, Presiden Prabowo diketahui baru saja kembali dari agenda kunjungan kerja di Aceh. Di sana, Presiden sempat meresmikan Sekolah Rakyat, Masjid Giok Baitul A’la, serta menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sempat mengonfirmasi adanya dinamika pertemuan tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan. Meski demikian, pihak Istana menyebutkan bahwa Presiden Prabowo belum memberikan keputusan resmi apakah menerima atau menolak usulan tersebut.

Kabar mundurnya Gibran ini juga sempat mendapat konfirmasi dari Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi. Melalui pesan singkat pada hari Rabu, 11 November 2026, ia membenarkan informasi tersebut secara singkat. Sementara itu, Gibran sendiri sebelumnya sempat menyatakan bahwa Kepala Negara telah memberikan sejumlah saran konstruktif. Salah satu masukan utama dari Presiden adalah agar dirinya tetap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan melengkapi seluruh dokumen pendukung pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga jenjang sarjana.[ayu]