Formappi Dukung Praperadilan CSR BI
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyatakan dukungannya terhadap rencana MAKI dan ARUKKI untuk melayangkan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan terkait penanganan kasus korupsi dana CSR BI dan OJK senilai Rp 28,38 miliar yang dinilai mangkrak oleh KPK.
FAKTANASIONAL.NET - Langkah hukum tegas disiapkan oleh koalisi masyarakat sipil. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberikan dukungan penuh kepada Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI). Mereka berencana mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 11 November 2026.
Gugatan tersebut dilayangkan karena penanganan kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp 28,38 miliar dianggap mangkrak di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai kinerja lembaga antirasuah sudah tidak masuk akal. KPK dinilai membiarkan proses hukum yang telah dimulai tanpa ada penyelesaian yang jelas. Dalam kasus CSR BI ini, KPK sebenarnya telah menetapkan dua anggota DPR sebagai tersangka sejak 7 Agustus 2025. Kedua tersangka tersebut adalah Satori dari Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari Partai Gerindra. Namun, hingga saat ini, keduanya belum juga ditahan oleh penyidik.
Selain praperadilan, Formappi juga mendukung langkah pelaporan terhadap pimpinan serta penyidik KPK ke Dewan Pengawas. Pembiaran penyelesaian perkara ini dinilai berpotensi melibatkan seluruh Anggota Komisi XI DPR Periode 2019-2024 serta mantan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Menurut Lucius, sikap lamban lembaga penegak hukum ini akan menciptakan preseden buruk bagi masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Kasus ini sudah memiliki tersangka resmi, tetapi KPK tidak segera menindaklanjutinya ke tahap peradilan berikutnya.
Sementara itu, pihak KPK menyatakan bahwa proses penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), serta Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun anggaran 2020-2023 masih terus berjalan. Lembaga antirasuah tersebut menargetkan seluruh proses penyidikan kasus ini dapat tuntas diselesaikan pada tahun 2026 ini.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
