Hercules Akui Terima Rp800 Juta dari Summarecon

FAKTANASIONAL.NET - Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, memberikan pengakuan penting usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 November 2026. Ia menyatakan bahwa dana sebesar Rp800 juta yang diserahkan secara sukarela kepada penyidik berasal dari tim legal PT Summarecon Agung Tbk.

Menurut Hercules, uang tersebut diberikan untuk membiayai perjalanannya ke luar negeri sekaligus meminta bantuannya memediasi sengketa lahan seluas sekitar 65 hektare di Kabupaten Bogor. Lahan tersebut tengah dipersengketakan antara pihak Summarecon dan para ahli waris.

"Uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Diberikan kepada saya untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri," ujar Hercules. Ia menambahkan, dana itu juga ditujukan agar dirinya mempertemukan pihak Summarecon, GRIB Jaya, dan para ahli waris guna mencapai jalur perdamaian.

Kuasa hukum Hercules, Agustinus Nahak, turut mengonfirmasi asal-usul dana tersebut. Ia menegaskan bahwa uang itu sama sekali tidak berkaitan dengan pemblokiran lahan atau pengurusan perkara pertanahan di instansi terkait.

Menurut Agustinus, pihak legal Summarecon menyerahkan uang tersebut kepada sopir Hercules guna membiayai perjalanan ke Timor Leste. Perjalanan itu juga bagian dari misi memfasilitasi dialog perdamaian antarpihak yang bersengketa.

Ia menjelaskan bahwa kliennya sengaja menyerahkan uang tersebut secara sukarela kepada KPK. Tujuannya agar tim penyidik dapat menelusuri secara transparan siapa pemilik asli serta maksud dan tujuan dari pemberian dana tersebut.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan 19 orang di wilayah Jabodetabek serta barang bukti berupa dokumen dan uang tunai senilai total sekitar Rp106,3 miliar.

Penyelidikan berlanjut hingga KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Para tersangka tersebut meliputi pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN seperti Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, hingga Dirut PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi.

Konstruksi perkara utama kasus ini berkaitan dengan proses perpanjangan hak guna bangunan serta pemecahan HGB menjadi sertifikat hak milik atas lahan yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. Sebagian lahan tersebut sempat digugat oleh para ahli waris ke PTUN Bandung sebelum akhirnya diupayakan melalui jalur mediasi.

KPK menduga terjadi komunikasi tersembunyi antara perantara pihak Summarecon dan orang kepercayaan pejabat Kementerian ATR/BPN untuk mengurus pembukaan blokir serta pemecahan HGB. Hingga kini, penyidik masih terus mendalami aliran dana, gratifikasi, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pusaran kasus korupsi pertanahan ini.[ayu]