KPK Periksa Dipo Alam Kasus Eks Pejabat Pajak

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Muhammad Haniv. Pada hari Rabu, 11 November 2026, penyidik memanggil sejumlah saksi penting ke Gedung Merah Putih, Jakarta.

Salah satu tokoh yang hadir memenuhi panggilan penyidik adalah mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Dipo Alam. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan resmi terkait pemeriksaan tersebut kepada awak media di Jakarta.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Dipo Alam berkaitan langsung dengan materi transaksi jual beli aset. "Salah satu saksi yang diperiksa yaitu saudara DP berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka HNV," ujar Budi.

Selain Dipo Alam, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lain yang dinilai mengetahui aliran dana. Para saksi tersebut meliputi Hartanto Suryadi, Winari Antoni, Tri Djoko Wibowo, serta Putri Marizca.

Namun, dari daftar saksi yang dipanggil, dua orang di antaranya tidak hadir memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah tersebut. Mereka yang mangkir dari jadwal pemeriksaan hari itu adalah Tri Djoko Wibowo dan Putri Marizca.

Lebih lanjut, Budi Prasetyo menegaskan bahwa tim penyidik masih terus mendalami seluruh sumber penerimaan uang haram tersebut. KPK berfokus menelusuri kaitan aliran dana dengan berbagai pihak, termasuk dugaan pelanggaran dalam proses pemeriksaan pajak.

"Sehingga ini juga masih akan terus ditelusuri penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh HNV ini dari mana saja, berkaitan dengan apa saja, yang semuanya masih dalam pendalaman," kata Budi menjelaskan langkah lanjutan penyidikan.

Kasus rasuah ini mulai menjerat Muhammad Haniv sejak KPK menetapkannya sebagai tersangka pada tanggal 25 Februari 2025. Setelah proses penyidikan berjalan cukup panjang, penyidik akhirnya resmi melakukan penahanan terhadap tersangka pada tanggal 19 Agustus 2026.

Selama berkarier di instansi perpajakan, Haniv pernah menduduki sejumlah posisi strategis yang sangat penting. Ia sempat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Banten pada tahun 2011 silam.

Tidak hanya itu, Haniv juga pernah memegang kendali sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus pada periode 2015 sampai 2018. KPK menduga tersangka telah menyalahgunakan wewenang serta koneksi jabatannya demi kepentingan pribadi dan bisnis keluarganya.

Modus operandi yang digunakan tersangka pun tergolong beragam dalam mengumpulkan pundi-pundi uang dari berbagai perusahaan wajib pajak. Pada tahun 2016, Haniv diduga memerintahkan bawahannya untuk mencari sponsor acara peragaan busana anaknya.

Kegiatan fashion show tersebut mengatasnamakan anak tersangka yang bernama Feby Paramita. Permintaan dana sponsor itu dialamatkan langsung kepada perusahaan wajib pajak di dalam maupun luar wilayah Jakarta.

Hasil dari pemerasan sponsor tersebut langsung mengalir ke rekening pribadi anak Haniv dengan jumlah yang cukup besar. Perusahaan di Jakarta menyetor sekitar Rp400 juta, sementara perusahaan luar kota menyumbangkan Rp300 juta.

Selain modus sponsor anak, Haniv juga diduga menerima gratifikasi berupa valuta asing dalam rentang waktu 2014 hingga 2022. Aliran dana asing ini diterima melalui perantara bernama Budi Satria Atmadi untuk disembunyikan.

Uang suap valuta asing tersebut kemudian diubah ke dalam bentuk instrumen deposito senilai Rp10 miliar. Praktik serupa juga terjadi pada kurun waktu 2013 hingga 2018 melalui penukaran valuta asing di berbagai money changer.

Jika ditotal secara keseluruhan oleh lembaga antirasuah, dugaan penerimaan gratifikasi Haniv mencapai angka minimal Rp20,7 miliar. KPK berkomitmen untuk terus membongkar jaringan korupsi ini sampai tuntas demi menegakkan hukum yang berkeadilan di Indonesia.[ayu]