FWJ Desak Negara Sikat Habis Mafia Tambang Ilegal Pongkor
Forum Wartawan Jaya Indonesia mendesak negara dan aparat penegak hukum membongkar praktik tambang emas ilegal di PT Antam UBPE Pongkor, Bogor, yang diduga dibekingi oknum perwira tinggi.
FAKTANASIONAL.NET - Maraknya aksi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Pongkor, Nanggung, Kabupaten Bogor, memicu polemik berkepanjangan. Aktivitas ilegal ini masuk ke wilayah konsesi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) UBPE Pongkor yang berstatus BUMN.
Para pelaku penambang ilegal atau yang kerap disebut "Gurandil" beroperasi leluasa di area tersebut. Hal ini disoroti tajam oleh Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau akrab disapa Opan.
Opan menilai para oknum aparat penegak hukum dan pelaku tambang sudah mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Mereka dinilai berani mempermainkan hukum demi mengeruk kekayaan alam negara secara ilegal.
"Padahal Presiden Prabowo sudah tegas untuk memberantas dan membabat habis para mafia cukong tambang emas ilegal dan para pembacking," ujar Opan dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu malam, 14 November 2026.
Menurut Opan, masalah ini bukan sekadar isu lokal, melainkan persoalan nasional yang harus disikapi serius. Ia menduga ada keterlibatan oknum perwira tinggi di Polda Jabar yang membekingi aktivitas haram tersebut.
Opan lantas meminta para pembeking agar segera sadar dan mengembalikan hak-hak negara. Ia juga berharap Kapolri Jenderal Pol Suyudi bersikap tegas membersihkan institusi Polri dari oknum kotor.
Selain itu, PT Antam UBPE Pongkor diminta membersihkan internal perusahaannya dari oknum pegawai yang diduga bermain mata dengan penambang liar. Praktik pencurian ini terpantau terjadi di area eksplorasi Level 701.
Dalam investigasinya, tim FWJ Korwil Kabupaten Bogor menemukan fakta mencengangkan di lapangan. Lubang tambang milik bos besar berinisial Haji PDR tetap beroperasi meski sudah dipasangi garis polisi (Police Line).
Opan menegaskan, negara harus hadir sesuai amanat UUD 1945 agar kekayaan alam dikelola demi kesejahteraan rakyat. Para pelaku PETI harus dijerat sanksi pidana dan denda berat sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
