Usut Tuntas Kasus Penyadapan, Motif Ekonomi Harus Dibongkar

FAKTANASIONAL.NET - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyita perhatian publik. Peristiwa ini diduga tidak semata-mata berkaitan dengan ambisi kekuasaan semata.

Ada kemungkinan besar kepentingan ekonomi berada di balik operasi tersebut. Informasi rahasia hasil penyadapan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Data tersebut juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompok.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, memberikan tanggapan tegas. Ia menilai pengusutan perkara ini harus mampu menjangkau pihak yang memperoleh manfaat akhir atau ultimate beneficiary.

Menurut Bambang, para penyidik tidak cukup hanya mengungkap orang-orang yang menjalankan operasi di lapangan. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri siapa pihak yang paling berkepentingan terhadap informasi rahasia yang dikumpulkan.

Bambang mengakui bahwa motif sebenarnya di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo hingga kini belum dapat dipastikan sepenuhnya. Berbagai kemungkinan yang berkembang masih berupa hipotesis yang harus diuji melalui proses penyidikan mendalam.

"Tujuan pasti penyadapannya tentu hanya para tersangka dan Tuhan yang tahu. Yang ada hanya hipotesa-hipotesa terkait motif penyadapan. Apakah berdasar motif pribadi atau karena motif kelompok," kata Bambang, pada Sabtu, 14 November 2026.

Apabila penyadapan dilakukan atas dasar kepentingan pribadi, penyidik perlu menggali latar belakang pendorongnya. Terlebih lagi, Listyo Sigit pernah menduduki jabatan tertinggi di kepolisian dengan kewenangan serta fasilitas yang sangat besar.

"Kalau motif pribadi, apa yang melatarbelakanginya? Mengingat sebagai pucuk pimpinan Polri, beliau diberi kewenangan yang besar, dan tentunya fasilitas yang tinggi pula. Apakah ambisi kekuasaan?" ujarnya mempertanyakan.

Namun demikian, Bambang mengingatkan agar penyidik tidak terpaku pada motif politik atau ambisi pribadi saja. Ia melihat adanya kemungkinan operasi tersebut dilakukan untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk motif ekonomi.

"Kalau motif kelompok, ini masih memungkinkan. Bukan hanya motif kekuasaan politik saja, tetapi juga bisa motif ekonomi. Nilai data hasil penyadapan tentu memiliki nilai ekonomi yang tinggi," jelasnya lebih lanjut.

Pernyataan ini lantas membuka pertanyaan besar mengenai siapa yang sesungguhnya memperoleh keuntungan finansial. Penyelidikan harus memastikan apakah data tersebut hanya dinikmati oleh jaringan pelaksana atau mengalir ke pihak eksternal.

"Pertanyaannya adalah siapa penerima manfaat ekonomi tersebut? Apakah kelompok itu saja, atau ada pihak eksternal di luar kelompok? Di sinilah ada peran aktor intelektual, yakni yang merangkum operasi dan penerima manfaat akhir," tegasnya.

Meski demikian, indikasi motif ekonomi belum berarti hasil penyadapan terbukti telah diperjualbelikan. Bambang menempatkan hal tersebut sebagai salah satu hipotesis yang wajib dibuktikan secara objektif.

Untuk mengungkap fakta ini, penyidik dinilai harus melampaui pemeriksaan saksi dan tersangka biasa. Penggunaan metode forensik digital sangat penting guna menelusuri aliran jejak informasi hasil sadapan tersebut.

Selain itu, pemeriksaan forensik finansial diperlukan untuk menguji kemungkinan adanya transaksi mencurigakan. Aliran uang yang berkaitan dengan operasi ilegal ini harus dibuka secara transparan kepada publik.

"Semua itu tentunya bisa ditelusuri dengan pengumpulan alat bukti, baik kesaksian maupun materiil, melalui forensik digital, finansial forensik dan lain-lain. Apakah ada aliran uang ke mereka dan seterusnya," ungkap Bambang.

Ia juga berpesan agar penegakan hukum tidak berhenti pada Listyo Sigit semata. Jaringan lain yang terlibat harus ikut terseret ke muka hukum.

"Dan semua itu harus terungkap, jangan sampai berhenti pada LSP dan kawan-kawannya saja," tegas Bambang menutup keterangannya.

Di sisi lain, Bambang menilai Listyo Sigit berpotensi menghadapi sanksi berat berupa pemecatan dari keanggotaan Polri. Sanksi etik ini dinilai penting demi menjaga profesionalitas institusi kepolisian.

"Sangat mungkin. Saat inipun LSP juga masih ditahan," ucapnya menjelaskan peluang sanksi pemberhentian tersebut.[ayu]