KAMAKSI Desak Danantara Usut Rangkap Jabatan Grace Natalie

FAKTANASIONAL.NET - Polemik mengenai dugaan rangkap jabatan yang menyeret nama Grace Natalie kembali mencuat ke publik. Isu ini berkaitan dengan posisinya sebagai Komisaris Independen PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) dan kepengurusannya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) langsung bersuara keras terkait masalah ini. Mereka mempertanyakan konsistensi penegakan regulasi serta independensi para komisaris BUMN. Sikap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengawas perusahaan negara turut disorot.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, memberikan penjelasan tegas pada Sabtu, 14 November 2026. Menurutnya, jabatan komisaris BUMN adalah amanah profesional yang menuntut integritas tinggi. Posisi tersebut bukan sekadar fasilitas struktural semata.

Persoalan ini menjadi serius setelah muncul laporan bahwa Grace Natalie menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI periode 2025-2030. Di sisi lain, profil resmi MIND ID masih mencantumkan namanya sebagai Komisaris Independen. KAMAKSI menilai situasi ini memerlukan klarifikasi terbuka dari pihak terkait.

KAMAKSI mengingatkan kembali aturan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2005 yang diubah lewat PP Nomor 23 Tahun 2022, pengurus partai politik dilarang keras menjadi anggota komisaris BUMN. Selain itu, larangan serupa juga diperkuat dalam Pasal 27B UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.

Ketentuan hukum tersebut dibuat untuk menjaga netralitas perusahaan pelat merah. Aturan ini juga berfungsi mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam tubuh BUMN. Oleh sebab itu, KAMAKSI meminta Danantara segera melakukan kajian hukum secara menyeluruh.

Joko Priyoski juga menekankan pentingnya etika dalam memegang jabatan publik. Seorang komisaris independen wajib menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bebas dari intervensi politik praktis. Ia tidak ingin posisi strategis BUMN hanya menjadi simbol formalitas belaka tanpa kejelasan netralitas.

Dalam keterangannya, Joko mengingatkan agar Danantara tidak bersikap pasif menghadapi masalah ini. Setiap pejabat BUMN harus diperlakukan setara tanpa memandang kedekatan politik. Tata kelola perusahaan negara wajib berdiri di atas hukum yang berlaku, bukan atas kompromi kepentingan golongan tertentu.

Atas dasar itu, KAMAKSI menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak terkait. Pertama, mereka meminta Grace Natalie memberikan klarifikasi terbuka beserta dokumen pendukung yang sah. Kedua, KAMAKSI mendesak Danantara untuk segera melakukan evaluasi administratif dan pemeriksaan hukum.

Ketiga, mereka menuntut tindakan tegas sesuai aturan apabila ditemukan pelanggaran nyata. Grace Natalie diminta untuk memilih secara bertanggung jawab antara melepas jabatan di BUMN atau keluar dari kepengurusan partai politik. BUMN merupakan aset strategis negara yang harus dikelola demi kepentingan rakyat banyak, bukan kelompok politik tertentu.[ayu]