KPK Tekankan GCG dan BJR bagi BUMD DKI

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. Lembaga antirasuah itu meminta jajaran pimpinan BUMD DKI Jakarta untuk memahami prinsip tata kelola perusahaan dengan baik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. Ia hadir dalam acara bertajuk "Directorship Program: Strengthening Leadership, Governance, and Strategic Decision-Making for BUMD DKI Jakarta".

Kegiatan penting itu diselenggarakan di Tavia Heritage Hotel, Jakarta. Acara tersebut berlangsung pada hari Kamis, tanggal 12 November 2026.

Melalui program tersebut, Tanak menjelaskan batasan kewenangan para petinggi korporasi. Ia menegaskan bahwa kemandirian direksi bukan berarti bebas bertindak atas dasar keinginan pribadi.

Menurutnya, seluruh kebijakan strategis wajib berpijak pada anggaran dasar perusahaan. Aturan internal serta regulasi perundang-undangan yang berlaku juga harus dipatuhi secara ketat.

Penerapan prinsip GCG mencakup lima elemen utama. Elemen tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dalam berbisnis.

Selain itu, doktrin Business Judgment Rule atau BJR berfungsi sebagai pelindung hukum. Doktrin ini melindungi direksi ketika mengambil keputusan bisnis di perusahaan.

Namun, perlindungan tersebut berlaku dengan syarat tertentu. Keputusan harus diambil secara penuh kehati-hatian, beriktikad baik, serta bebas dari konflik kepentingan.

Sebaliknya, tindakan korporasi yang melampaui batas kewenangan atau bersifat ultra vires sangat berbahaya. Tindakan keluar koridor tugas itu dapat menyeret pimpinan ke ranah hukum.

Tanak memberikan contoh pelanggaran yang sering terjadi. Salah satunya adalah pemberian fasilitas kredit bank daerah di luar prosedur resmi tanpa sepengetahuan perusahaan.

Tindakan menyimpang seperti itu dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana. KPK mengingatkan bahwa aset BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal.

Apabila terjadi penyelewengan yang memenuhi unsur korupsi, proses hukum akan ditegakkan. Jerat hukum tersebut dapat dikenakan kepada direksi maupun komisaris yang terlibat langsung.

Instrumen hukum yang disiapkan mencakup Pasal 92 dan 97 juncto Pasal 155 UU Perseroan Terbatas. Penegak hukum juga dapat menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK menutup pemaparannya dengan menyoroti pentingnya peran pemimpin berintegritas. Kepemimpinan yang kuat menjadi fondasi utama untuk mewujudkan budaya perusahaan yang bersih dari korupsi.[ayu]