Gibran Berhenti sebagai Wapres, Ini Hak Pensiun dan Fasilitas yang Bisa Diterima

FAKTANASIONAL.NET - Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas yang tetap melekat setelah dirinya tidak lagi menjabat.

Ketentuan perundang-undangan mengatur sejumlah hak bagi mantan presiden dan wakil presiden yang diberhentikan dengan hormat. Hak tersebut meliputi uang pensiun bulanan, tunjangan, biaya kesehatan, hingga fasilitas rumah dan kendaraan.

Aturan mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1978. Lantas, apakah pengunduran diri atas permintaan sendiri membuat Gibran tetap berhak menerima fasilitas tersebut?

PP Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia menjelaskan kategori pemberhentian dengan hormat.

Dalam penjelasan Pasal 6, terdapat tiga kondisi yang termasuk kategori tersebut. Pertama, presiden atau wakil presiden tidak dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir.

Kedua, pejabat bersangkutan mengakhiri jabatan atas permintaan sendiri. Ketiga, presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan kewajibannya karena suatu sebab.

Dengan ketentuan itu, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk pemberhentian dengan hormat.

Artinya, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, mantan wakil presiden dapat memperoleh sejumlah hak setelah meninggalkan jabatannya.

Pertama, uang pensiun. Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan, “Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun,”

Besaran pensiun pokok tersebut mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat. Perhitungannya tidak mencakup seluruh penghasilan maupun tunjangan yang sebelumnya diterima.

Kedua, tunjangan dan biaya kesehatan. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden dan wakil presiden memperoleh tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri. Negara juga menanggung biaya rumah tangga, termasuk air, listrik, dan telepon.

Selain itu, biaya perawatan kesehatan mantan presiden atau wakil presiden beserta keluarganya ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Ketiga, rumah kediaman dan kendaraan milik negara. Ketentuan mengenai fasilitas rumah tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014, serta Permenkeu Nomor 120/PMK.06/2022.

Mantan presiden dan wakil presiden berhak mendapatkan rumah yang layak beserta perlengkapannya. Fasilitas rumah tersebut diberikan satu kali. Hak serupa juga berlaku bagi janda atau duda apabila pejabat bersangkutan meninggal dunia saat masih menjabat.[dit]