Puspom TNI Periksa Dua Prajurit Aktif Korupsi BNPB
Puspom TNI memeriksa dua prajurit aktif terkait kasus korupsi dana BNPB menyusul surat dari KPK. Kasus ini berawal dari OTT KPK pada Oktober 2026.
FAKTANASIONAL.NET - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI bergerak cepat mengusut dugaan korupsi. Mereka memeriksa sejumlah prajurit aktif yang terseret kasus dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah hukum ini diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan terkait perkembangan kasus tersebut. Ia menyatakan lembaganya telah menerima informasi resmi mengenai pemeriksaan prajurit aktif. Proses pemeriksaan dilakukan langsung oleh penyidik Puspom TNI di Jakarta pada Kamis malam, 12 November 2026.
Budi mengapresiasi langkah progresif dari institusi militer tersebut. Menurutnya, tindakan cepat Puspom TNI membuktikan komitmen kuat dalam menindaklanjuti informasi dugaan korupsi. Sebelumnya, KPK melayangkan surat kepada Panglima TNI pada tanggal 20 Oktober 2026. Surat itu berisi rincian keterlibatan dua prajurit aktif serta peran seorang perwira tinggi berinisial Letjen TNI S.
Kasus korupsi dana kedaruratan ini bermula dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK. Operasi senyap tersebut berlangsung pada tanggal 13 Oktober 2026 di lingkungan BNPB. Tim penyidik berhasil menciduk sebanyak 15 orang dalam operasi tangkap tangan itu. Sehari berselang, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka resmi.
Salah satu tersangka berinisial BS merupakan adik kandung dari Letjen TNI S. Tersangka BS pernah menduduki posisi sebagai tenaga ahli Kepala BNPB. Jabatan tersebut dipegangnya ketika Letjen TNI S masih aktif memimpin lembaga penanggulangan bencana tersebut.
Empat tersangka lain berasal dari berbagai latar belakang jabatan berbeda. Mereka adalah GPS selaku pejabat pembuat komitmen dan Kepala Subdirektorat BNPB, serta RE selaku tenaga ahli. Dua tersangka tersisa yaitu GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras dan seorang pihak swasta berinisial SNG.
Dalam pengembangan penyidikan lanjutan, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berharga. Penyitaan aset senilai Rp5,47 miliar tersebut dilakukan petugas pada tanggal 16 Oktober 2026. Rincian barang bukti meliputi uang tunai rupiah, mata uang asing, hingga logam mulia.
Petugas menyita uang tunai sebesar Rp3,35 miliar bersama 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar Singapura. Selain itu, tim penyidik mengamankan 56 keping emas seberat 133 gram senilai Rp315,8 juta. Ada pula tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar. Guna kepentingan penyidikan mendalam, KPK juga telah menggeledah ruang kerja Kepala BNPB serta beberapa ruangan penting lainnya di kantor tersebut.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
