Ombudsman RI Ungkap 1.790 Kasus Maladministrasi CASN

FAKTANASIONAL.NET - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyampaikan catatan penting mengenai rekrutmen pegawai negeri. Lembaga ini mencatat ada 1.790 laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Laporan tersebut mencakup rentang waktu dari tahun 2022 hingga 12 November 2026.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, memberikan penjelasan penting dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Acara tersebut berlangsung pada hari Kamis, 12 November 2026. Radian menyatakan bahwa masalah seleksi CASN menduduki posisi teratas laporan masyarakat.

Bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah penundaan berlarut serta penyimpangan prosedur. Berdasarkan data per 12 November 2026, sebagian besar laporan berasal dari daerah. Sebanyak 1.098 laporan tercatat dari seleksi tingkat pemerintah kabupaten dan kota.

Jika dirinci berdasarkan tahun, jumlah laporan menunjukkan fluktuasi. Ombudsman mencatat 280 laporan pada tahun 2022 dan 275 laporan pada tahun 2023. Angka ini melonjak menjadi 610 laporan pada tahun 2024. Selanjutnya, terdapat 534 laporan pada tahun 2025 serta 91 laporan hingga pertengahan November 2026.

Radian membeberkan sejumlah titik rawan dalam proses rekrutmen tersebut. Masalah sering muncul sejak penetapan formasi yang tidak sesuai kebutuhan instansi. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran kualifikasi pendidikan di antara panitia.

Tahap pendaftaran juga menyimpan potensi masalah tersendiri. Peserta sering menghadapi persyaratan yang rumit, multitafsir, hingga gangguan sistem pendaftaran online. Masalah berlanjut pada seleksi administrasi akibat verifikasi yang tidak seragam. Sanggahan peserta pun kerap terlambat mendapat jawaban dari panitia.

Titik rawan berikutnya ada pada tahap seleksi kompetensi. Pelaksanaan tes non-Computer Assisted Test sering dinilai kurang transparan. Fasilitas ujian di beberapa titik juga dinilai belum memenuhi standar kelayakan.

Memasuki tahap pengumuman hasil, perubahan jadwal mendadak menjadi sorotan utama. Indikasi campur tangan pihak luar juga perlu diwaspadai peserta. Masalah penundaan berlarut bahkan masih terjadi pada penetapan Nomor Induk Pegawai. Hal ini praktis menghambat status kepegawaian peserta yang lolos.

Layanan pengaduan instansi turut menjadi sorotan Ombudsman. Helpdesk nasional dinilai belum mampu memberikan solusi konkret bagi masyarakat. "Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik," tegas Radian pada Kamis, 12 November 2026.

Pengawasan ini menjadi sangat mendesak saat ini. Pemerintah berencana membuka seleksi CPNS pada akhir November 2026 dengan 150 ribu formasi. Selain itu, ada rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.

Ombudsman mendorong penguatan koordinasi antarlembaga untuk mencegah masalah serupa. Masyarakat yang menemukan pelanggaran diimbau melapor ke instansi terkait terlebih dahulu. Jika tidak ada penyelesaian, warga bisa melapor secara gratis ke Ombudsman RI.

Layanan pengaduan tersedia melalui Call Center 137 dan nomor WhatsApp resmi. Warga juga bisa mengakses situs resmi Ombudsman RI. Selain itu, Ombudsman menyiapkan posko pengaduan khusus di kantor pusat dan 34 kantor perwakilan wilayah.[ayu]