Sengketa Lahan Cengkareng: Perusahaan Minta Polisi Beri Perlindungan

FAKTANASIONAL.NET - Kasus perebutan lahan di wilayah RT 003 RW 006, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kini memanas. PT Tanalum Metal Alloy secara resmi melayangkan permohonan pengamanan dan perlindungan hukum kepada Polres Metro Jakarta Barat.

Langkah hukum tersebut diambil setelah perusahaan mengklaim mendapat tekanan berat di lapangan. Surat permohonan itu tertulis pada tanggal 10 November 2026. Dokumen resmi ini ditandatangani langsung oleh tim kuasa hukum perusahaan dari kantor hukum FAO & ECI Attorneys at Law.

Konflik bermula pada hari Senin, 9 November 2026. Saat itu, pihak perusahaan sedang berupaya mengamankan area lahan dengan mendirikan pagar pembatas. Namun, situasi mendadak memanas setelah sekelompok orang mendatangi lokasi proyek.

Kelompok tersebut diduga melakukan perusakan pagar pembatas secara paksa. Selain itu, mereka juga melontarkan intimidasi kepada para perwakilan perusahaan yang berjaga di lokasi tanah.

Merasa terancam dan dirugikan, pihak perusahaan langsung mengambil tindakan tegas. PT Tanalum Metal Alloy melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dengan nomor laporan LP/B/3321/XI/2026/SPKT/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POLDA METRO JAYA.

Perselisihan kian meruncing tatkala Kantor Pertanahan atau BPN Jakarta Barat mendatangi lokasi untuk melakukan pengukuran tanah. Pada saat bersamaan, sekelompok massa diduga nekat menerobos masuk ke area pengukuran.

Mereka dilaporkan melakukan intimidasi terhadap petugas BPN dan warga sekitar. Bahkan, ada dugaan pemaksaan agar petugas maupun unsur lingkungan menandatangani surat penolakan pengukuran tanah.

Menanggapi polemik ini, kuasa hukum menjelaskan bahwa penguasaan fisik tanah berasal dari peralihan hak dari M. Najib. Mereka juga mengacu pada notulen rapat lingkungan setempat tertanggal 10 Juli 2026.

Kendati demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa penguasaan fisik semata belum tentu menjadi bukti sah kepemilikan. Status hukum tanah tersebut wajib dibuktikan lewat dokumen resmi dan riwayat pertanahan di BPN.

Dalam surat permohonannya, PT Tanalum Metal Alloy meminta aparat kepolisian untuk mengusut kasus ini secara profesional. Dugaan tindak pidana kekerasan bersama-sama serta pemaksaan ini dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di wilayah Jakarta Barat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak kepolisian maupun BPN setempat terkait klaim kedua belah pihak.[ayu]