Pengadilan Tipikor Perkuat Bukti Dugaan Suap Dirjen Bea Cukai
Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 12 November 2026 menguatkan dugaan KPK atas penerimaan suap oleh Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Bukti catatan keuangan menunjukkan alokasi Rp3 miliar per bulan dan dana operasional Rp500 juta dari pengusaha John Field melalui pejabat P2 DJBC yang divonis penjara.
FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat semakin memperjelas tabir kasus korupsi importasi barang. Vonis terhadap para terdakwa dinilai menguatkan dugaan aliran dana suap kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.
Pertimbangan majelis hakim dalam persidangan mengonfirmasi skema pembagian uang haram dari pengusaha Blueray Cargo, John Field. Aliran dana sebesar Rp61,7 miliar terbukti mengalir ke sejumlah pejabat Bea Cukai.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Moch Takdir Suhan, menyampaikan bahwa hakim menyetujui analisis tim jaksa. Pembuktian persidangan menunjukkan adanya pembukuan rahasia bertajuk "Sales 2" milik pihak Blueray.
Dalam dokumen keuangan tersebut, tertera kode "BC1" yang mengarah pada sosok Djaka Budhi Utama. Pihak pembuat catatan mengalokasikan dana rutin sebesar Rp3 miliar setiap bulan untuk kode tersebut.
Selain setoran bulanan, majelis hakim juga mengesahkan temuan mengenai dana operasional tambahan. Uang suap yang dikumpulkan oleh perantara bernama Aditya dan Salisa dipangkas untuk memenuhi permintaan operasional Djaka sebesar Rp500 juta per bulan.
Empat amar putusan Pengadilan Tipikor kini menjadi pijakan kuat bagi penyidik. Perkara John Field sendiri telah berstatus hukum tetap atau inkracht. Sementara itu, tiga pejabat Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai telah menerima vonis hukuman pidana.
Mantan Direktur P2 DJBC periode 2024–Januari 2026, Rizal, dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Hakim juga membebankan uang pengganti sebesar Rp15,7 miliar kepada Rizal.
Pada kasus yang sama, mantan Kasubdit Intelijen P2 DJBC, Sisprian Subiaksono, divonis 7 tahun penjara serta denda Rp1 miliar. Sisprian wajib membayar uang pengganti sebesar Rp7,4 miliar, 150 ribu dolar Singapura, dan 10.000 dolar AS.
Sementara itu, mantan Kasi Intelijen DJBC, Orlando Hamonangan, menerima hukuman 6 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban uang pengganti Rp5,56 miliar.
Tim JPU KPK berharap seluruh pihak yang terbukti menikmati aliran uang haram ini segera diproses hukum. Lembaga antirasuah berkomitmen menuntaskan penanganan perkara hingga seluruh penikmat suap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
