Habiburokhman Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset
FAKTANASIONAL.NET – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan alasan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana…
FAKTANASIONAL.NET – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan alasan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Penjelasan tersebut disampaikan setelah DPR mengesahkan undang-undang tersebut.
Keputusan itu sebelumnya menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
ICW menilai terdapat perlakuan tebang pilih. Sementara itu, Mahfud MD menyebut roh undang-undang tersebut hampa karena tidak mengatur illicit enrichment.
Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR menghargai berbagai masukan tersebut.
Menurutnya, kritik masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, pegiat antikorupsi, dan insan pers merupakan bagian penting dalam mengawal pembentukan undang-undang.
"Kami memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang ini sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah tanda bahwa hukum sedang dirawat, bukan diabaikan. Karena itu pula kami merasa perlu menjelaskan duduk perkaranya," jelas dia.
Habiburokhman menegaskan tidak dimasukkannya illicit enrichment bukan berarti DPR meninggalkan tujuan utama pemberantasan korupsi.
Ia menyebut prinsip crime does not pay, atau kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan kepada pelakunya, tetap menjadi dasar undang-undang tersebut.
Melalui aturan baru ini, negara dapat merampas aset hasil tindak pidana melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
Mekanisme kedua dinilai penting karena sebelumnya pemulihan aset kerap terkendala ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan di persidangan.
Bahkan, aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar tetap dapat dikejar dalam kondisi tersebut.
Cakupan tindak pidana yang diatur juga meliputi narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.
Habiburokhman juga menegaskan ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap berlaku. Ketentuan tersebut berlaku tanpa memandang jabatan, termasuk bagi penyelenggara negara.
Terkait keputusan tidak mengatur illicit enrichment, Habiburokhman menyebut Komisi III telah menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Sejumlah pihak memang mengusulkan agar ketentuan tersebut dimasukkan. Namun, terdapat pula pandangan yang meminta pengaturannya dipisahkan dari mekanisme perampasan aset.
Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, bahkan menyampaikan dalam RDPU pada 26 Oktober 2026, "Saya mengusulkan ketentuan Illicit Enrichment tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset".
Pandangan serupa datang dari akademisi Universitas Jayabaya, Mahupiki, JAMAK, dan Indonesia Millennials Center. Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) serta Forum Mahasiswa Lintas Kampus (FMLK) juga menyampaikan pertimbangan terkait pengaturan tersebut.
Selain itu, Jamdatun mengingatkan bahwa perampasan aset harus melengkapi perkara pidana. Menurut Habiburokhman, berbagai pandangan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan Komisi III dalam menyusun undang-undang.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.