Fakta Nasional

KPK Desak Dua Kementerian Evaluasi Proyek Influencer Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar

FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan peru…

Penulis: Aditya Saturday, 21 November 2026 📖 2 menit
KPK Desak Dua Kementerian Evaluasi Proyek Influencer Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar
Raffi Ahmad/Instagram

FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad.

Langkah tersebut menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa pemengaruh di dua kementerian. Total anggaran dalam proyek tersebut mencapai Rp14.696.955.002 dan seluruh paket tercatat diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia.

Perusahaan itu diketahui terafiliasi dengan Raffi Ahmad, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (19/11), dikutip redaksi dari Eksposkaltim.

Budi menjelaskan, pemeriksaan evaluatif seharusnya mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengukur efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran negara. Selain itu, evaluasi diperlukan guna mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan maupun benturan kepentingan.

"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.

Berdasarkan temuan ICW, delapan paket tersebut terdiri atas lima pengadaan di unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berada di lingkungan KKP sepanjang 2025–2026.

Layanan yang dibeli mencakup penayangan konten melalui Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Kerja sama juga melibatkan kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.

ICW menilai pola pengadaan tersebut berpotensi membatasi persaingan karena mengarah kepada satu penyedia. Organisasi itu turut menyoroti kemungkinan konflik kepentingan mengingat Raffi merupakan pejabat publik sekaligus pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut.

Di tengah sorotan tersebut, Raffi Ahmad sebelumnya mengaku pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni, termasuk endorsement dan kerja sama bisnis ketika menjabat sebagai pejabat publik.

Raffi menyebut konsultasi tersebut menyimpulkan bahwa aktivitasnya tidak melanggar ketentuan. Namun, KPK tidak secara tegas membenarkan pengakuan tersebut.

Budi hanya menjelaskan bahwa KPK terbuka bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai pencegahan korupsi.

"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," ujar Budi di Jakarta, Rabu (18/11).

KPK juga dapat memberikan pendampingan serta rekomendasi untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi sejak awal.

Sementara itu, PT Rans Animasi Indonesia menyatakan seluruh kerja sama pemerintah dilakukan melalui mekanisme pengadaan resmi dan memenuhi persyaratan administrasi, teknis, serta komersial.

Perusahaan menegaskan nilai kontrak tidak hanya mencakup unggahan media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, honorarium penampil, dan kegiatan promosi pendukung.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK