Kasus TPPO Bandungan, Fauqi Hapidekso Desak Perlindungan Enam Korban
FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, mendesak negara hadir secara penuh untuk melindungi dan memulihkan enam perempuan korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Bandungan, Kabupaten Semarang. Dua…
FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, mendesak negara hadir secara penuh untuk melindungi dan memulihkan enam perempuan korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Bandungan, Kabupaten Semarang. Dua dari enam korban tersebut diketahui masih di bawah umur dan diduga dieksploitasi untuk prostitusi.
"Korban TPPO bukan pelaku, bukan pendosa. Mereka adalah warga negara yang hak-haknya dirampas. Mereka dijebak, dimanipulasi, diancam, diisolasi, dan tubuhnya dijadikan barang dagangan. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada para korban," kata Fauqi, Sabtu (21/11/2026).
Fauqi menegaskan, kasus yang diungkap Polres Semarang dalam konferensi pers pada 20 November 2026 itu bukan sekadar persoalan prostitusi, melainkan kejahatan perdagangan manusia yang merupakan bentuk perbudakan modern sekaligus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Ia memberikan perhatian khusus terhadap dua korban yang masih berusia anak. Menurutnya, eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merampas hak-hak mereka, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi bangsa.
"Anak yang seharusnya sekolah dan bermain justru dijadikan objek eksploitasi seksual. Dalam konstitusi dan UU Perlindungan Anak, anak adalah amanah yang wajib kita jaga. Siapa pun yang memperdagangkan anak telah menghancurkan masa depan bangsa," tegasnya.
Fauqi mengingatkan, penanganan kasus TPPO tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Aparat penegak hukum harus membongkar seluruh jaringan yang terlibat, mulai dari perekrut, penampung, pengantar, penyedia tempat, pemegang uang, hingga pihak yang mengancam korban.
Ia meminta seluruh pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bukan sekadar menggunakan pasal-pasal terkait prostitusi. Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal, terlebih terdapat korban yang masih anak-anak.
"Jangan hanya berhenti pada pelaku yang terlihat di permukaan. Jaringan di belakangnya harus dibongkar. Siapa yang merekrut, siapa yang menampung, siapa yang mengambil keuntungan, semuanya harus dimintai pertanggungjawaban," ujarnya.
Selain penegakan hukum, Fauqi menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban. Ia meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan, disertai pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta penyediaan rumah aman yang layak.
Khusus bagi dua korban anak, ia meminta pendampingan intensif dari dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Proses pemeriksaan juga harus memperhatikan kondisi psikologis korban agar tidak menimbulkan trauma berulang.
Legislator asal Jawa Tengah ini mengatakan pemulihan korban harus dilakukan secara berkelanjutan. Negara perlu memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan jaminan sosial agar dapat membangun kembali kehidupannya.
Fauqi juga menyoroti pentingnya pengawasan kawasan wisata Bandungan agar tidak menjadi ruang bagi praktik perdagangan orang dan eksploitasi perempuan maupun anak. Menurutnya, aktivitas pariwisata semestinya memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan justru menjadi tempat berkembangnya kejahatan kemanusiaan.
Ia mendorong penguatan pengawasan dan pencegahan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, serta pengelola wisata. Menurutnya, upaya pencegahan, katanya, tidak boleh sebatas pemasangan spanduk atau sosialisasi sesaat, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.