Jaga Stabilitas APBN 2026, DPR Ingatkan Pemerintah: Efisiensi Boleh, Tapi Jangan Sentuh Anggaran Pendidikan

FAKTANASIONAL.NET – Rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari parlemen.

Meski mendukung langkah stabilisasi fiskal, Komisi X DPR RI memberikan catatan keras agar sektor pendidikan tidak menjadi sasaran pemangkasan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai bahwa upaya efisiensi memang langkah yang rasional di tengah tekanan ekonomi global.

Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan secara selektif dan tidak boleh mengorbankan investasi jangka panjang bangsa.

Pendidikan Sebagai Investasi Non-Negosiasi

Legislator dari Fraksi PKB ini mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam anggaran pendidikan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Jika anggaran pendidikan dipangkas, maka dampaknya akan langsung dirasakan dalam proses pembelajaran, mulai dari keterbatasan fasilitas, berkurangnya program peningkatan kompetensi guru, hingga terganggunya berbagai program strategis pendidikan,” tegas Lalu Hadrian kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Ia mengkhawatirkan pemotongan anggaran akan memperlebar jurang kesenjangan kualitas layanan pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang saat ini masih minim akses dan sarana prasarana.

Menjaga Amanat Konstitusi

Lalu Hadrian menegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan.

Menurutnya, efisiensi seharusnya menyasar pos-pos anggaran yang kurang produktif, bukan sektor yang menjadi fondasi masa depan negara.

“Dalam situasi tekanan ekonomi global seperti saat ini, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal dan memastikan defisit APBN tetap terkendali,” ujarnya, namun dengan catatan bahwa pendidikan tetap harus diprioritaskan.

Langkah Pengawasan Parlemen

Sebagai tindak lanjut, Komisi X DPR RI berencana segera memanggil mitra kerja terkait untuk melakukan pendalaman materi.

Pembahasan intensif akan dilakukan bersama:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)

Fokus utama dari pertemuan tersebut adalah mengkaji secara menyeluruh rencana efisiensi anggaran agar tidak berdampak signifikan terhadap keberlangsungan program pendidikan nasional.

“Komisi X akan mendalami rencana efisiensi ini bersama mitra kerja kami. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pendidikan dan tetap menjamin keberlanjutan berbagai program pendidikan,” pungkas Lalu Hadrian.