KAMMI Banten Menolak Rencana Relokasi Badak Jawa
Pengurus Wilayah KAMMI Banten secara tegas menolak rencana pemerintah untuk merelokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon pada Selasa, 18 November 2026. Mereka menilai ancaman nyata satwa langka tersebut berasal dari perburuan liar serta kebijakan eksploitasi tambang, bukan faktor bencana alam.
FAKTANASIONAL.NET - Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Banten menyampaikan sikap penolakan secara terbuka. Organisasi mahasiswa ini menentang keras wacana pemerintah yang berencana memindahkan populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Ketua Umum PW KAMMI Banten, Suryansah, memberikan penjelasan tegas mengenai akar persoalan perlindungan satwa langka tersebut. Menurutnya, narasi ancaman bencana alam yang selama ini digaungkan oleh pemerintah tidaklah tepat sasaran.
Suryansah meyakini bahwa bahaya yang paling nyata bagi kelestarian Badak Jawa justru berasal dari ulah manusia. Ancaman serius tersebut berupa maraknya praktik perburuan liar serta masuknya izin eksploitasi pertambangan di kawasan penyangga.
"Mengusir Badak Jawa dari tanah Banten sama saja merampas warisan ekologis masyarakat Banten," ujar Suryansah kepada awak media pada Selasa, 18 November 2026. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberadaan satwa endemik itu tidak bisa dipisahkan dari identitas wilayah Banten.
Dalam keterangannya, Suryansah turut menyoroti terbitnya regulasi pemerintah yang dinilai mengancam kelestarian kawasan konservasi. Kebijakan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026.
Aturan tersebut diketahui memasukkan area perairan seluas 44.337 hektare di sekitar TNUK ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kebijakan penetapan wilayah tambang ini dinilai sangat kontradiktif dengan upaya penyelamatan satwa yang hampir punah.
Selain persoalan regulasi tambang, Suryansah juga menyinggung lemahnya sistem pengamanan di dalam kawasan taman nasional. Ia merujuk pada temuan laporan lembaga Auriga Nusantara pada tahun 2023 lalu sebagai bukti nyata.
Laporan investigasi tersebut mengungkap fakta mengejutkan mengenai hilangnya belasan individu Badak Jawa dari habitat aslinya. Dokumen itu juga mencatat adanya kelompok pemburu bersenjata yang berhasil menyusup masuk hingga ke zona inti taman nasional.
Fakta di lapangan tersebut menjadi bukti kuat bahwa masalah utama konservasi terletak pada lemahnya pengawasan aparat. Oleh karena itu, kondisi habitat alami di Ujung Kulon bukanlah alasan yang tepat untuk memindahkan satwa tersebut.
Atas dasar berbagai temuan tersebut, PW KAMMI Banten melayangkan beberapa tuntutan resmi kepada pihak pemerintah pusat. Pertama, mereka mendesak Menteri ESDM untuk segera mencabut Keputusan Menteri terkait penetapan wilayah tambang di sekitar TNUK.
Kedua, organisasi ini menuntut Kementerian Kehutanan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan pembersihan sistem pengawasan di lapangan. Pemerintah juga diminta bertindak tegas untuk menangkap para aktor intelektual di balik sindikat perburuan liar tersebut.
Ketiga, Suryansah mengajak seluruh elemen masyarakat Banten untuk bersatu mengawal kelestarian kawasan Ujung Kulon. Partisipasi aktif warga dinilai sangat krusial untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat kepentingan industri ekstraktif.
Menurut pandangan KAMMI Banten, menjamin keamanan habitat asli jauh lebih mendesak daripada sekadar menjalankan proyek relokasi satwa. Upaya perlindungan harus fokus pada penghapusan segala bentuk gangguan di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi.
Apalagi, wacana pemindahan satwa ini muncul bersamaan dengan terbukanya peluang aktivitas pertambangan di perairan Ujung Kulon. Situasi ini menimbulkan kecurigaan publik mengenai motif sebenarnya di balik kebijakan relokasi tersebut.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.