Fakta Nasional

KPK Bongkar Akar Korupsi di Pelayanan Publik: Berawal dari Hal Sepele

FAKTANASIONAL.NET - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor pelayanan publik sering kali berakar dari penyimpangan kecil yang dianggap wajar. Dalam diskusi di Gedung Lembaga Administrasi…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Thursday, 18 June 2026 📖 1 menit
KPK Bongkar Akar Korupsi di Pelayanan Publik: Berawal dari Hal Sepele
Bupati Muara Enim Edison berjalan melewati kerumunan awak media saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan./fkn

FAKTANASIONAL.NET - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor pelayanan publik sering kali berakar dari penyimpangan kecil yang dianggap wajar.

Dalam diskusi di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (17/6/2026), Setyo menyoroti mentalitas birokrat yang enggan mempermudah urusan masyarakat.

Ia mengkritik pola pikir yang sengaja memperlambat atau mempersulit proses birokrasi, yang secara sistemik membuka celah bagi pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.

Lebih jauh, Setyo menyoroti kecenderungan masyarakat yang menganggap pemberian uang sebagai bentuk "toleransi" atau penghormatan budaya.

Padahal, pembiaran terhadap hal-hal kecil, seperti praktik parkir liar atau suap kecil, dapat menciptakan rantai korupsi yang lebih luas hingga melibatkan oknum aparat.

KPK saat ini tengah menangani kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Ditjen Imigrasi periode 2022–2026, yang menjerat mantan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pelanggaran besar selalu bermula dari toleransi terhadap pelanggaran kecil yang dibiarkan terus-menerus.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK