KPK Hormati Pemeriksaan Dewas soal Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus Suap ATR/BPN
FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah Dewan Pengawas (Dewas) yang memeriksa sejumlah pegawai terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan perkara suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasiona…
FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah Dewan Pengawas (Dewas) yang memeriksa sejumlah pegawai terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan perkara suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Meski pemeriksaan internal berlangsung, KPK menegaskan penyidikan perkara korupsi tersebut tetap menjadi prioritas. Penyidik kini masih mendalami berbagai temuan, termasuk asal-usul uang yang disita dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan sikap tersebut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
"Kami menghargai dan menghormati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewas dan inspektorat dalam rangka melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN," terang Achmad Taufik Husein.
Ia menegaskan bahwa penanganan perkara masih menjadi perhatian utama lembaga antirasuah tersebut.
"Tetapi saat ini memang yang menjadi fokus di penindakan terkait perkaranya masih sedang berproses," sambungnya.
Dalam proses penyidikan, KPK masih memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan sumber dana yang ditemukan. Pendalaman sementara menunjukkan adanya dugaan keterkaitan uang tersebut dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan ATR/BPN.
Selain itu, penyidik menelusuri dugaan aliran dana dalam pengurusan layanan pertanahan, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
"Sedang dilakukan verifikasi sumber dananya dari mana. Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN," ungkapnya.
KPK juga mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan pihak swasta dalam pengurusan layanan pertanahan di luar PT Summarecon Agung Tbk. Sejumlah temuan terkait perusahaan tersebut, termasuk di Bogor, telah dikonfirmasi. Namun, penyidik masih membuka peluang pengembangan perkara.
"Jadi ada beberapa yang sudah saat confirm kan ada dari PT Summarecon ya, beberapa yang di Bogor, tetapi kami juga melakukan identifikasi dari pengurusan layanan pertanahan lain yang tidak menutup peluang akan ada pengembangan penyidikan untuk perkara yang saat ini sedang berjalan," imbuhnya.
Sebelumnya, KPK menemukan indikasi kebocoran dokumen terkait penanganan perkara suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat (6/11/2026) membenarkan adanya pemeriksaan internal oleh Dewas dan Inspektorat.
"Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas," ungkap Budi.
Ia tidak mengungkapkan identitas pegawai yang diperiksa. Namun, Budi memastikan proses klarifikasi masih berlangsung.
"Masih berproses," jelasnya.
Di tengah pemeriksaan tersebut, KPK memastikan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN terus berjalan. Penyidik masih melengkapi alat bukti tambahan untuk memperkuat penanganan perkara.
"Di sisi lain, kami pastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berprogres dengan baik. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan," kata Budi.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.