Baintelkam Polri Usulkan Penyadapan Wajib Dicatat dan Diaudit, Pelanggaran Bisa Dipidana
FAKTANASIONAL.NET - Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri mengusulkan agar seluruh aktivitas penyadapan di Indonesia dicatat secara tertib dan tidak dapat diubah maupun dihapus. Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap penggu…
FAKTANASIONAL.NET - Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri mengusulkan agar seluruh aktivitas penyadapan di Indonesia dicatat secara tertib dan tidak dapat diubah maupun dihapus. Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap penggunaan alat penyadapan memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Usulan itu disampaikan Kepala Baintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).
Dedy menegaskan, setiap aktivitas penyadapan harus memiliki rekam jejak yang lengkap. Catatan tersebut perlu memuat pihak yang memberikan perintah, asal perintah, isi instruksi, hingga waktu pelaksanaan penyadapan.
"Memuat siapa yang memerintahkan asal perintahnya apa, kemudian tertulisnya seperti apa dan waktu dimulainya," kata Dedy.
Selain pencatatan, Dedy meminta agar setiap tindakan penyadapan memiliki batasan waktu serta dasar hukum yang jelas. Menurutnya, ketentuan tersebut diperlukan untuk mencegah penggunaan kewenangan secara berlebihan.
"Ada dasarnya dan itu ada batasnya. Kalau di kami sekarang kami tetapkan satu bulan apa aja," ujar Dedy.
Baintelkam juga mengusulkan audit berkala terhadap seluruh catatan penggunaan perangkat penyadapan. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan aktivitas penyadapan dengan izin resmi yang dimiliki pihak pelaksana.
Dedy mengingatkan, penyadapan tanpa dasar tertulis yang sah berpotensi masuk kategori tindak pidana.
"Ya ini memang disetujui menjadi usulan kami. Bila tidak ada dasarnya tertulis yang sah ini bisa diancam aturan pidana," ucap Dedy.
Terkait pihak yang bertugas melakukan audit, Dedy menyerahkan penentuannya kepada Komisi III DPR RI sebagai penyusun RUU Penyadapan. Namun, auditor harus memiliki izin, kemampuan teknis, serta memahami prosedur dan kepatuhan dalam penggunaan alat penyadapan.
Usulan tersebut turut berkaitan dengan evaluasi kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang dilakukan oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan salah satu tersangka, Ahrie Sonta, dalam penghapusan data penyadapan berupa rekaman suara atau voice dan log. Penghapusan tersebut juga disebut disertai pembubaran grup WhatsApp.
"Kelima, penghapusan data: Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," ungkap Suyudi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11).
Menurut Suyudi, penghapusan data tersebut memunculkan kecurigaan personel bagian monitoring. Mereka kemudian melaporkan kejadian itu ke SPKT Bareskrim Polri.
Melalui usulan pencatatan dan audit, Baintelkam mendorong pengawasan penyadapan agar memiliki rekam jejak yang jelas serta dapat diuji secara hukum.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.