Fakta Nasional

Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Persidangan

FAKTANASIONAL.NET – Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa, 17 November 2026. Persidangan tersebut dipimpin oleh Komjen He…

Penulis: Aditya Tuesday, 17 November 2026 📖 1 menit
Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Persidangan
Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Persidangan/Pixabay

FAKTANASIONAL.NET – Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa, 17 November 2026. Persidangan tersebut dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo.

Sidang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaksanaan sidang ini dikonfirmasi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Trunoyudo menyampaikan bahwa proses persidangan terhadap Eko masih berjalan ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Mabes Polri.

"Hari ini sidang terhadap EHS yang masih berlangsung," kata Trunoyudo kepada wartawan di Mabes Polri.

Dalam persidangan tersebut, Komjen Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi sekaligus anggota. Sementara itu, posisi Wakil Ketua Komisi dipercayakan kepada Irjen Agus Dwi Hermawan.

Adapun tiga anggota lainnya terdiri dari Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.

Susunan komisi tersebut menjadi bagian dari mekanisme pemeriksaan etik terhadap Eko Hadi Santoso. Persidangan KKEP bertujuan memproses dugaan pelanggaran kode etik profesi yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal Presiden Prabowo.

Trunoyudo menegaskan bahwa pelaksanaan sidang etik merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalitas serta memastikan setiap proses pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan.

"Seluruh proses penegakan kode etik profesi Polri ini dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, dan tentunya juga secara etik, menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas," tegas Trunoyudo.

Ia juga menekankan bahwa institusinya tidak akan memberikan toleransi terhadap personel yang diduga menyalahgunakan kewenangan.

"Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku," lanjut dia.

Melalui proses tersebut, Polri menegaskan setiap personel harus mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Sidang etik Eko Hadi menjadi bagian dari proses penegakan aturan internal kepolisian dalam perkara penyadapan Presiden Prabowo.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK